Lebih jauh, ada sederet alasan pengunduran jadwal pelantikan nama nama pejabat yang sudah dipilih.
Pertama izin Mendagri hanya mengatur dua hal; mengisi kekosongan dan merotasi.
Kedua, kepala daerah berkewajiban mengisi kekosongan jabatan melalui proses lelang dan merotasi ASN eselon III dan IV.
"Tidak ada yang melarang melantik dua orang, termasuk me-non-job-kan juga tidak ada kalau kinerjanya tak beres," ucap Herman.
Hingga sekarang informasi pelantikan pejabat definitif tersebut belum juga tersiar dari Mendagri Tito Karnavian.
Untuk itu, Herman bakal mengomunikasikannya kembali melalui pihak Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
Termasuk posisi lowong sepeninggal Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Damkar Banjarmasin, serta Plt RSUD Sultan Suriansyah dan sejumlah pejabat eselon III lain.
Plt Kasat Pol PP H Fathurrahim tutup usia, dini hari tadi. Pun, dengan Dirut RSUD Sultan Suriansyah, dr Soekotjo Hartono, belum lama tadi.
"Jadi enam orang kan, itu disampaikan Mendagri untuk segera melakukan lelang jabatan," imbuhnya.
Belum lama tadi, Pemkot Banjarmasin mengirim lima nama pejabat mereka ke Mendagri untuk mengisi kekosongan SKPD.
Untuk Satpol PP dan Damkar Banjarmasin dipilih figur Ahmad Muzaiyin. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Ichrom Muftezar.
Kemudian, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Windiasti Kartika. Selanjutnya Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja, HM Isa Anshari.
Dan terakhir Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, H Muhammad Makhmud.
