Pelanggaran Netralitas ASN Dominan saat Pilkada
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty menyebut netralitas ASN terancam dibumbui praktik politik partisan dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Pola pelanggaran netralitas ASN, kata dia, dipicu para abdi negara yang turun mempromosikan dan memberi pernyataan dukungan secara terbuka di media sosial.
Termasuk indikasi penggunaan fasilitas negara untuk mendukung petahana, teridentifikasi dukungan dalam bentuk grup WhatsApp, dan terlibat secara aktif maupun pasif dalam kampanye calon.
Baca Juga: Pejabat Langgar Netralitas ASN dalam Politik di Jember, Ada Nama Bupati!
"Paling banyak terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah," katanya.
Sementara Staf Ahli Mendagri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Togap Simangunsong menjelaskan jenis pelanggaran kode etik netralitas ASN sesuai Keputusan Bersama lima kementerian/lembaga yang ditandatangani tanggal 22 September 2022 yakni pertama, memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu dan pemilihan.
Baca Juga: Menggugat Etika Politik dan Netralitas Presiden Jokowi
Kedua, sosialisasi atau kampanye media sosial atau online bakal calon, ketiga menghadiri deklarasi/kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan/ dukungan secara aktif.
Keempat, membuat posting, komen, share, like, bergabung atau mengikuti dalam grup atau akun pemenangan bakal calon. Kelima, Memposting pada media sosial dan media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan bakal calon, tim sukses, dan alat peraga terkait parpol. "Keenam, ikut dalam kegiatan kampanye, sosialisasi, atau pengenalan bakal calon, kedelapan, mengikuti deklarasi atau kampanye bagi suami atau istri calon," katanya.
