bakabar.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Nasional yang dilaksanakan di 421 titik di 38 provinsi dan 262 kabupaten/kotadi kantor Bapanas, Jakarta pada Senin (16/10).
GPM serentak dilaksanakan bersamaan dengan momentum Hari Pangan Sedunia (HPS) yang diperingati setiap tanggal 16 Oktober.
"GPM Serentak Nasional kali ini total ada sampai 421 titik. Ini berarti tim Bapak Mendagri, semuanya telah bekerja keras di masing-masing daerah. Memang perintah Bapak Presiden Joko Widodo agar terus lakukan GPM secara masif dan terus menerus," ujar Arief dalam sambutannya, Senin (16/10).
Pada kesempatan itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi memaparkan langkah-langkah intervensi pemerintah dalam upaya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), terutama terhadap komoditas pangan yang mulai bergejolak.
Baca Juga: Stabilisasi Pangan Beras Lewat Program GPM
"Tadi disampaikan Ibu Plt Kepala BPS ada 3 komoditas pangan yang perlu ada segera penanganan. Yang pertama beras," ujar Arief.
Untuk itu, Bapanas tengah menyalurkan 640 ribu ton bantuan pangan beras kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan durasi 3 bulan (Oktober-November).
"Lalu beras SPHP digelontorkan ke seluruh Indonesia, pasar ritel, pasar tradisional sampai Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Bapak Presiden juga baru memerintahkan kita untuk menyalurkan beras komersial 200 ribu ton melalui penggiling padi,” beber Arief.
Yang kedua mengenai gula konsumsi. Realisasi impor gula, kata Arief, hanya 26 persen. Itu sebabnya perlu ada pemenuhan kuota impor yang harus direalisasikan oleh BUMN, RNI, dan PTPN.
Baca Juga: Kendalikan Inflasi Pangan, Bapanas Gelar GPM di Jabodetabek Juli 2023
"Importasi bukan cuma harga tetapi pemenuhan stok," tegasnya.
Terakhir, terkait cabai rawit. Untuk itu pemerintah melalui Kementan akan melakukan koordinasi dengan daerah-daerah yang merupakan sentra produksi dan mempunyai surplus stok.
"Lalu kita segera distribusikan ke daerah-daerah yang minus. Untuk biaya Fasilitasi Distribusi Pangan tersebut dari Bapanas, dan juga pemerintah daerah bisa menggunakan Biaya Tidak Terduga (BTT),” ungkap Kepala Bapanas.
Lebih lanjut, GPM Serentak Nasional menggunakan anggaran pusat dan dana dekonsentrasi Bapanas yang dialokasikan ke seluruh provinsi. Arief menekankan seluruh pihak melaksanakan optimalisasi pemanfaatan anggaran tersebut.
Baca Juga: Bapanas Gelar GPM, Pengamat: Harus Lebih Murah Dibanding Harga Pasar
"GPM Serentak Nasional menggunakan anggaran pusat dan dana dekonsentrasi dari NFA yang diperuntukkan ke seluruh provinsi. Kami berharap, semua Kepala Dinas yang menangani urusan pangan dapat mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dekonsentrasi tersebut untuk mendukung kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi di wilayahnya, mengingat saat ini sudah mulai memasuki akhir tahun," tegas Arief.
Sebagai informasi, GPM Serentak Nasional telah dimulai hari ini di 421 titik lokasi di 38 provinsi dan tersebar di 262 kabupaten/kota. Sampai akhir Oktober 2023, GPM dilaksanakan dengan melibatkan dinas yang menangani urusan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai pelaksana di daerah masing-masing dan bersinergi dengan Bulog dan BUMN Pangan, asosiasi, dan pelaku usaha pangan lainnya.
“Untuk itu, implementasi program strategis dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan seperti GPM ini, harus mengoptimalkan kerja sama antardaerah. Unsur kolaborasi di sini memegang peranan penting karena kita tidak bisa tangani secara parsial saja,” terang Arief.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menuturkan bahwa pihaknya sangat mendukung adanya GPM Serentak Nasional ini. Ia meminta pemerintah daerah untuk terus konsisten melaksanakan pasar murah seperti ini, tanpa harus menunggu intervensi dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Jokowi Tunjuk Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi sebagai Plt Mentan
“Awal tahun ini Bapak Presiden sudah mengumpulkan kita semua, yang pada intinya (meminta) untuk menjaga stabilitas harga pangan. (Untuk itu) inflasi dan menjaga stabilitas harga bahan pangan menjadi salah satu kriteria variabel untuk evaluasi menentukan perpanjangan atau tidaknya pejabat kepala daerah yang sekarang jumlahnya lebih kurang 215," paparnya.
Mendagri Tito menambahkan, "Intinya semua daerah jangan hanya mengandalkan kegiatan dari pusat, daerah juga bisa melakukan intervensi sendiri. (Bisa) menggunakan dana reguler dari Dinas Pangan atau Pertanian misalnya. (Bisa gunakan) dari Dinas Sosial serta gunakan dari dana anggaran Belanja Tidak Terduga."
Sementara itu, berkaitan dengan momentum HPS di mana FAO mengusung tema Water is life, water is food, Leave no one behind, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengamini bahwa ketersediaan sumber daya air merupakan fondasi bagi kehidupan dan pangan, terutama di sektor pertanian.
“Pemerintah berkomitmen untuk terus membangun pengelolaan sumber daya air. Selama ini telah banyak upaya pemerintah dalam mewujudkan itu demi ketahanan pangan nasional. Mulai dari membangun reservoir, waduk, embung, sumur bor, hingga saluran irigasi,” pungkas Arief.
Semua itu dilakukan untuk mendukung tata kelola pertanian yang berkelanjutan, terutama dalam menghadapi fenomena El Nino yang melanda secara global seperti saat ini. Di tahun 2024 pun, pemerintah telah memperbesar anggaran ketahanan pangan naik sekitar 7,8 persen yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga terkait
