bakabar.com, BANJARMASIN – Komisi IV DPRD Banjarmasin menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial kota setempat, Kamis (18/11).
Rapat itu bertujuan untuk mengetahui seberapa siap Pemkot Banjarmasin dalam menghadapi ancaman bencana banjir setelah penetapan status siaga darurat.
“Kita melihat prakiraan cuaca dalam beberapa hari ke depan akan terjadi intensitas hujan yang cukup esktrim dan pasangnya air laut sehingga berpotensi menyebabkan banjir,” kata Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin, Noor Latifah.
Sehingga, kata Noor Latifah, pihaknya dari dewan ingin memastikan dua dinas tersebut siap dalam hal peralatan, sumber daya manusia (SDM) dan anggaran untuk pencegahan hingga penanganan banjir.
Dari rapat tersebut, diketahui jika peralatan yang dimiliki BPBD Banjarmasin untuk melakukan penanganan bencana banjir masih minim.
“Setelah kita ketahui jika peralatan masih minim maka kami memberikan opsi agar BPBD Banjarmasin mengusulkan anggaran untuk menambah inventarisir alat penanganan bencana,” kata Noor Latifah.
Selain itu, wanita yang akrab disapa Lala itu turut meminta agar BPBD Banjarmasin berkoordinasi dengan dinas lainnya, seperti PUPR, Kebersihan dan Lingkungan hingga Satpol PP.
“Agar menertibkan bangunan liar yang menutup sungai. Karena becermin dari banjir di awal tahun 2021, memang banjir turut disebabkan oleh bangunan yang menutup aliran sungai,” katanya.
Lalu, Pemkot Banjarmasin diminta juga kembali menggenjot normalisasi sungai hingga pembersihan drainase.
Terlepas itu, Lala mendukung langkah Pemkot Banjarmasin untuk melakukan pembangunan posko darurat banjir.
Sementara itu, Kepala BPBD Banjarmasin, Fahruraji mengatakan, pihaknya sudah siap jika memang bencana banjir terjadi.
“Peralatan kita sudah siap. Kita juga sudah koordinasi dengan beberapa pihak. Kalau terjadi bencana kami siap,” katanya.
Lalu bagaimana dengan anggaran? Fahruraji bilang terkait kebencanaan, Pemkot Banjarmasin punya anggaran biaya tak terduga (BTT).
“Memang BPBD tidak ada anggaran. Tapi kalau terjadi bencana kita bisa ambil dari BTT. Besarannya sekitar 6,3 miliar,” katanya.
Terkait kekurangan alat seperti perahu karet, Fahruraji tak menampik. Pihaknya saat ini hanya punya dua.
“Ke depan kita berharap 1 kecamatan bisa punya 1. Mudah-mudahan bisa diakomodir,” katanya.
“Kalau bicara kurang ya relatif. Kalau eskalasi bencana satu kota ya menang itu kurang. Tapi nanti dibantu pihak lain dari TNI ataupun relawan,” katanya.
Lantas, apakah bisa Kota Banjarmasin memiliki warning system banjir?
“Ini memang terkendala di anggaran. Memang perlu banyak pembenahan. Semoga ke depan,” katanya.
Terakhir, Fahruraji berharap agar masyarakat turut meningkatkan kesadaran dalam melakukan pencegahan banjir.
“Bersihkan saluran-saluran air dan jangan buang sampah ke sungai,” katanya.
Kepala Dinsos Banjarmasin, Iwan Ristianto menambahkan, pihaknya akan membuka 5 posko dapur umum di 5 kecamatan jika memang terjadi banjir.
“Nanti kita pilih tempat yang representatif,” katanya.
Kemudian, menilik kejadian banjir tahun lalu, Iwan mengaku pihaknya terkendala disinformasi data.
“Data pengungsi di dapur umum kurang, karena data lambat masuk. Sehingga banyak suplai yang kurang ke tempat pengungsian. Di tahun ini kita pastikan tidak terulang lagi,” katanya.
Untuk anggaran sendiri, saat ini Iwan mengaku telah menyiapkan Rp250 juta untuk tahap awal. “Nanti kita siapkan juga dari BTT,” katanya.
