Kalsel

Banjarmasin Kembali Tarik Rem Darurat, Pakar Usulkan Lockdown

apahabar.com, BANJARMASIN – Pemkot Banjarmasin kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) selama 7 hari ke…

Featured-Image
Pemkot Banjarmasin tercatat sudah tiga kali menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar sejak kasus Covid-19 terkonfirmasi perdana di Kalsel, akhir Maret 2020 silam. Foto: Dok.apahabar.com

bakabar.com, BANJARMASIN – Pemkot Banjarmasin kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) selama 7 hari ke depan.

Kebijakan guna menekan kasus penularan Covid-19 ini dimulai sejak Selasa kemarin (2/2).

Tim Pakar Covid-19 ULM Hidayatullah Muttaqin menilai PPKM tidak efektif karena belum dapat menahan laju pertumbuhan kasus positif dan kematian. Ledakan kasus nasional justru terjadi sejak PPKM dilaksanakan.

Indikator mingguan menunjukkan pada minggu ke-3 dan ke-4, jumlah kasus baru Covid-19 jauh lebih tinggi dibanding minggu pertama dan kedua.

Pada minggu pertama dan kedua rata-rata pertumbuhan kasus baru masing-masing sebanyak 7.789 dan 10.268 kasus baru per hari.

"Maka pada minggu ketiga dan keempat melonjak menjadi 11.722 dan 12.335 kasus baru per hari," ujar Dosen Fakultas Ekonomi ULM Banjarmasin ini.

Tak hanya itu, ia menuturkan bahwa angka kematian akibat Covid-19 juga melonjak drastis.

Pada minggu pertama dan kedua rata-rata pertumbuhan kasus kematian Covid-19 adalah 197 dan 247 kasus per hari.

Kemudian pertumbuhan kematian Covid-19 melonjak drastis pada minggu ketiga dan keempat, yaitu menjadi 280 dan 304 kasus kematian Covid-19 per hari.

Sementara itu kasus aktif, yaitu pasien Covid-19 yang belum sembuh baik yang dirawat di rumah sakit rujukan maupun isolasi mandiri jumlahnya meningkat tajam.

Pada 31 Desember 2020 jumlahnya 109.963, maka pada 31 Januari 2021 melonjak menjadi 166.540 kasus aktif.

Semakin tinggi kasus baru positif Covid-19 berimplikasi pada semakin besarnya jumlah kasus aktif.

"Akibatnya rumah sakit di daerah yang alami lonjakan kasus secara masif terancam kolaps layanannya," tegasnya.

Ia menyampaikan kondisi rumah sakit yang overload akibat tingginya tingkat okupansi, berpotensi meningkatkan angka kematian.

Begitu pula kondisi tersebut meningkatkan risiko terpapar bagi tenaga kesehatan.

Atas dasar inilah pelaksanaan PPKM secara nasional, menurutnya tidak efektif.

Karena, kata dia, PPKM tak berdampak pada upaya menekan laju mobilitas penduduk. Implementasi protokol kesehatan juga masih bermasalah.

Karena itu, kata dia, Indonesia perlu menerapkan strategi lockdown untuk mempercepat pengendalian pandemi, mencegah semakin banyaknya korban meninggal akibat Covid-19.

"Supaya kita dapat mempercepat recovery ekonomi setelah pandemi terkendali," pungkasnya.

Namun tentu lockdown harus disiapkan dengan matang dan terukur, jangan terburu-buru.

"Dipersiapkan juga paket ekonomi dan kompensasi terhadap masyarakat dan dunia usaha yang sudah pasti terdampak akibat lockdown," imbuhnya.

Presiden Tak Puas PPKM, Banjarmasin Bersiap Tarik Rem Darurat



Komentar
Banner
Banner