bakabar.com, BANJARBARU – Meski Banjarbaru ditetapkan menjadi Ibu Kota Provinsi Kalsel yang baru, namun untuk menggeser Banjarmasin sebagai pusat ekonomi dan perdagangan dinilai sulit.
Pengamat Ekonomi dari ULM Hidayatullah Muttaqin mengatakan, dengan berubahnya status Banjarmasin dan Banjarbaru memang akan berimplikasi pada perekonomiannya.
Tetapi hal itu akan sangat bergantung pada desain pembangunan kedua kota tersebut dalam jangka menengah dan jangka panjang.
Sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD dan RPJPD, serta bagaimana mengimplimentasikannya dalam renstra SKPD dan RKPD.
“Pemindahan ibu kota provinsi ini tentu saja menguntungkan Banjarbaru. Namun untuk menggeser peran Banjarmasin sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan akan cukup sulit,” katanya.
Sebab, nilai PDRB harga pasar Banjarmasin pada 2020 sebesar Rp 33 triliun dengan populasi sebanyak 657 jiwa. Sedangkan PDRB dan jumlah penduduk Banjarbaru masing-masing hanya sekitar sepertiga Banjarmasin.
Dilanjutnya, yang perlu diperhatikan juga adalah perekonomian Banjarbaru masih sangat bergantung pada belanja pemerintah daerah.
Dalam PDRB harga pasar 2020, peranan konsumsi pemerintah terhadap perekonomian Banjarbaru sebesar 24 persen sedangkan dari sisi sektor Administrasi pemerintahan sekitar 12 persen.
“Hal ini berbanding terbalik dengan Banjarmasin di mana konsumsi pemerintah sekitar 11 persen dan sektor Administrasi pemerintahan 5 persen saja,” jelasnya.
Sehingga implikasi disahkannya UU Provinsi, membuat Banjarbaru sebagai pusat pemerintahan dan Ibu Kota Provinsi.
Yang mana kata Hidayatullah, pusat pemerintahan Provinsi sendiri sudah lama bergeser ke Banjabaru. Dan proses persiapan pemindahannya sudah dilakukan sejak 2011.
Sedangkan Banjarmasin berstatus sebagai pusat kegiatan ekonomi dan bisnis.
“Status tersebut bukan karena UU tetapi karena perannya kuat dalam bidang ekonomi dan pintu gerbang Kalsel,” tegasnya.
Sementara Banjarbaru, dilihat dari sisi geografisnya dapat menjadi hub Kalsel karena posisinya strategis menghubungkan 11 kabupaten dan 1 kota.
Dari aspek ini, katanya Banjarbaru dapat mengambil konsumen retail dari luar daerah sebelum datang ke Banjarmasin.
“Hal ini terlihat dari sudah adanya Pusat Perbelanjaan di Banjarbaru,” ucap Tim Pakar ULM untuk Percepatan Penanganan COVID-19 itu.
Didukung luas wilayah yang cukup besar dan kepadatan penduduk yang renggang serta harga tanah yang belum semahal di Banjarmasin, juga kata Hidayatullah menguntungkan Pemerintah Kota Banjarbaru.
Dalam hal menata kawasan bisnis dan perdagangan, serta industri. Ditambah kawasan wisata alam yang tidak jauh dari pusat kota. Dan adanya tempat wisata buatan juga menguntungkan untuk sektor yang mengandalkan kedatangan turis.
