bakabar.com, BANJARMASIN – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), Abdul Gafur Mas’ud buka suara terkait pembangunan rumah dinas yang menelan Rp34 miliar.
Menurutnya, selama ini Kabupaten PPU belum punya rumah dinas bagi pejabat, sehingga harus mengontrak.
“Pejabat-pejabat tersebut itu mengontrak rumah jadi rumahnya sendiri dikontrak sama pemerintah. Saya tidak mau melakukan itu makanya saya ingin rumah yang dibangun ini bukan rumah pribadi saya tapi ini adalah rumah Kabupaten Penajam Paser Utara,” kata Abdul dikutip dari CNN Indonesia TV, Rabu (25/8).
Selain rumah dinas untuknya, Abdul mengatakan, pejabat lain juga akan dibuatkan rumah dinas.
Antara lain, rumah dinas wakil bupati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan ketua dewan perwakilan daerah (DPD).
“Nanti akan dibangun lagi rumah wakil bupati, forkompinda, ketua dewan kabupaten,” ucapnya.
Fasilitas Dermaga
Seperti diberitakan bakabar.com, proyek pembangunan rumah dinas Bupati PPU telah menghabiskan anggaran lebih kurang Rp34 miliar.
Dengan dana segitu, teranyata rumah Dinas Bupati PPU di Jalan Pesisir Pantai, Kelurahan Sungai Paret, Kecamatan Penajam belum sepenuhnya rampung 100 persen.
Bahkan, seperti dilansir Antara, pembangunan rumah dinas Bupati PPU itu masih membutuhkan anggaran sekitar miliaran rupiah lagi.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten PPU Edi Hasmoro menjelaskan masih membutuhkan anggaran untuk beberapa pengerjaan lanjutan.
Ia mengungkapkan, beberapa jenis pengerjaan lanjutan itu seperti pagar, ornamen, taman (landscape), dermaga, serta pengerjaan interior rumah.
Namun, proyek pembangunan rumah dinas Bupati PPU tersebut mengalami perubahan dalam perjanjian (addendum) kontrak.
Anggaran sejumlah pengerjaan lanjutan rumah dinas Bupati PPU, menurut Edi Hasmoro, dialihkan untuk pemasangan jaringan listrik sepanjang dua kilometer.
“Pemasangan jaringan listrik didahulukan karena kebutuhan listrik di rumah jabatan bupati sangat mendesak,” kata Edi.
Untuk pemasangan instalasi listrik rumah dinas Bupati PPU itu saja, dibutuhkan anggaran sekitar Rp1,9 miliar.
Pengadaan listrik, kata dia, sebagai kebutuhan mendesak karena instalasi listrik diperlukan.
Sementara proses pembangunan, meliputi pagar, ornemen, taman, dan dermaga dilakukan bersamaan dengan pengerjaan interior rumah jabatan kepala daerah.
Dinas PUPR berharap rumah dinas Bupati Penajam Paser Utara tersebut rampung pada tahun ini. Namun jika tidak memungkinkan anggaran untuk lanjutan pembangunannya akan diusulkan pada 2022.
