bakabar.com, BANJARMASIN – Besok, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan unjuk rasa di DPRD Kalsel.
Unjuk rasa besar-besaran itu untuk menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).
Baca Juga: Pol PP Banjarmasin Ngamuk, Tunjangan Kinerja Dihapus?
Biro Hukum KSPSI Kalsel, Sumarlan mengatakan ada sekitar 3.000 – 4.000 massa yang ikut dalam aksi di depan kantor DPRD Kalsel.
Sayangnya, di saat bersamaan, para anggota DPRD Kalsel sedang pulang kampung untuk melaksanakan jadwal reses di daerah masing-masing.
“Nanti ada tiga prinsip dan sembilan alasan yang akan kami sampaikan di dewan nanti,” katanya saat dihubungi bakabar.com, Senin (17/2).
Ketiga hal itu adalah job security atau perlindungan kerja, income security atau perlindungan terhadap pendapatan. Serta, social security atau jaminan sosial terhadap pekerjaan.
Dan sembilan alasan spesifik mengapa mereka menolak Omnibus Law Cipta Kerja adalah hilangnya upah minimum.
Hilangnya pesangon, penggunaan outsourcing yang bebas di semua jenis pekerjaan dan tak berbatas waktu.
Kemudian, jam kerja eksploitatif penggunaan karyawan kontrak yang tidak terbatas. Penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dan PHK yang dipermudah.
Selain itu, hilangnya jaminan sosial bagi pekerja buruh khususnya kesehatan dan pensiun, serta sanksi pidana terhadap perusahaan yang dihilangkan.
Baca Juga: 6 Jam Duduki BKD Banjarmasin, Puluhan Pol PP Akhirnya Balik Kanan
Reporter: Rizal Khalqi
Editor: Fariz Fadhillah
