bakabar.com, BATULICIN – Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat kerja bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait pelaksanaan program kerja APBD tahun anggaran 2021.
Rapat dibuka Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu, Said Ismail Khollil Al-Idrus, kemudian dipimpin Andi Asdar Wijaya didampingi Fawahisah Mahabatan, Abdul Kadir dan Jumron, belum lama tadi.
Rapat juga dihadiri Sekretaris Komisi III Dading Kalbuadi serta anggota lainnya Andi Susilo, Pitoyo M dan Asri Noviandani dan juga Kepala Pelaksana BPBD Tanah Bumbu Eryanto Rais beserta jajarannya.
Kepala Pelaksana BPBD Tanah Bumbu Eryanto Rais menjelaskan dalam kegiatan dan program tahun 2021, BPBD memiliki perubahan yang mana sebelumnya pada tahun 2020 memiliki 7 program dan 27 kegiatan. Sedangkan tahun 2021 hanya memiliki 2 program, 8 kegiatan dan 19 sub kegiatan.
Dalam paparannya, Eryanto menyebutkan bahwa kedua program BPBD di antaranya penunjang pusat pemerintahan dengan anggaran sebesar 7 miliar 500 juta lebih dan penanggulangan bencana dengan anggaran 2 miliar 300 juta lebih.
Sehingga, menurutnya, untuk realisasi kegiatan BPBD sejak bulan Januari hingga Maret 2021 dengan realisasi fisik mencapai 14,63 persen dan anggaran yang terserap sebesar 496 juta lebih, jadi besar realisasi keuangannya dipresentasikan sebesar 9,42 persen.
Adapun untuk penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah salah satunya adalah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, jasa pelayanan kantor.
“Untuk peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur itu merupakan penyediaan pemeliharaan biaya pajak perizinan kendaraan dan rehabilitasi gedung kantor,” terangnya.
Selanjutnya untuk jenis kegiatan program penanggulangan bencana yaitu pelayanan informasi rawan bencana kabupaten kota, salah satunya adalah penyusunan kajian resiko bencana, pelayanan pencegahan kesiapsiagaan terhadap bencana dan penanganan pascabencana serta pelayanan dan penyelamatan evakuasi korban bencana hingga penyediaan logistik dan kedaruratan.
Dari paparan yang disampaikan Kepala BPBD, anggota Komisi III menyimpulkan agar melakukan analisa prioritas untuk penambahan pagu APBD.
BPBD diminta untuk melakukan komunikasi lintas sektoral, lintas dinas untuk penggunaan fasilitas-fasilitas yang sudah dibuat oleh dinas lain yang bisa difungsikan oleh BPBD dalam penanggulangan bencana.
Kemudian BPBD meminta dukungan pada komisi III untuk pemenuhan fasilitas tambahan seperti dokumen penanganan bencana, mobil rescue, lighting tower dan mobil tank yang berkapasitas 10.000 liter.
BPBD juga diminta agar melakukan perawatan yang baik terhadap seluruh fasilitas dan alat penanggulangan bencana yang ada di kantornya.
