bakabar.com, BANJARMASIN – DPRD Kalsel melihat masalah yang dihadapi saat ini adalah rendahnya tenaga kerja berdaya saing.
Hal itu mengemuka saat Pansus IV DPRD Provinsi Kalsel bidang kesejahteraan rakyat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah Kalsel dan BAPPENAS RI belum lama tadi.
"Memang tingkat pengangguran Kalsel lebih rendah dari rata-rata nasional, tapi prosentasi penduduk bekerja berdasarkan pendidikan didominasi oleh mereka yang tidak punya ijazah SD dan berijazah SD, besarnya bahkan sampai 44,56% atau hampir setengahnya. Sementara yang berijazah SMP sederajat 20,86%, SMA 21,48%, SMK 3,72% dan perguruan tinggi 9,34%," kata Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Firman Yusi.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel ini usul, RPJMD Kalsel lebih difokuskan lagi untuk mendorong serapan angkatan kerja dengan tingkat pendidikan lebih tinggi, utamanya lulusan SMA/SMK dan Perguruan Tinggi.
"Jika melihat data itu, maka bisa disimpulkan bahwa dengan tingkat pendidikan tidak tamat SD atau tamatan SD sudah dipastikan berposisi sebagai buruh. RPJMD 2021-2026 harus diarahkan untuk mendorong fokus kerja Pemprov Kalsel pada usaha-usaha peningkatan kualitas SDM khususnya dalam hal daya saingnya," tambahnya lagi.
Untuk mewujudkan itu, papar Firman, perlu ada Langkah konkret yang disusun oleh Pemprov Kalsel, salah satunya adalah dengan melakukan pemetaan proyeksi kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, kondisi kewilayahan. Khususnya menyongsong Kalsel sebagai gerbang Ibukota Negara dan perkembangan ekonomi local dan global.
"Hasil pemetaan ini harus kita manfaatkan untuk menyusun kebijakan pendidikan kita, baik Pendidikan formal maupun non-formal untuk memenuhi kebutuhan itu," ujarnya.
Bahkan jika perlu, saran Firman, dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan SMK yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, mengingat hanya 3,72% pekerja di Kalsel yang berlatar Pendidikan SMK, sementara yang berpendidikan SMA 21,48%.
"SMK kan harusnya dirancang untuk mencetak tenaga siap kerja, tapi sepertinya data menunjukkan kebalikannya, karenanya Langkah seperti evaluasi terhadap jurusan yang tersedia dan penyesuaian kurikulum SMK dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja mutlak diperlukan," tambahnya.
