bakabar.com, BANJARBARU – Anggota DPRD Kalimantan Selatan mengusulkan langkah perlindungan konkret bagi pelaku usaha perikanan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Usulan tersebut berupa Asuransi Usaha Perikanan Budidaya serta fasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan tangkap tradisional dan nelayan kecil.
Usulan ini disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi, SP, dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel Tahun 2027 yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel di Fave Hotel Banjarbaru, Kamis (5/2/2026).
Firman Yusi menilai perubahan iklim menjadi salah satu faktor utama meningkatnya frekuensi banjir dan cuaca ekstrem di Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut berdampak langsung pada sektor perikanan, mulai dari rusaknya infrastruktur, menurunnya kualitas air, hingga kematian massal ikan, seperti yang terjadi di Kabupaten Barito Kuala.
“Dampak perubahan iklim ini berulang dan nyata. Pembudidaya dan nelayan tidak bisa terus-menerus menanggung kerugian tanpa adanya perlindungan,” ujarnya.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Kalsel untuk memprogramkan atau memberikan subsidi premi asuransi bagi pembudidaya ikan, baik yang berusaha di keramba, kolam, maupun tambak. Selain itu, nelayan tangkap juga perlu difasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan agar memiliki jaminan saat mengalami kecelakaan kerja, tidak bisa melaut akibat cuaca buruk, hingga perlindungan hari tua dan kematian.
Selain aspek perlindungan sosial, Firman juga menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan nelayan melalui pelatihan dan pendampingan usaha alternatif. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir Kalimantan Selatan.
Ia berharap usulan tersebut dapat dibahas secara serius dalam perencanaan dan penganggaran daerah agar sektor kelautan dan perikanan Kalsel lebih tangguh menghadapi tantangan perubahan iklim.
