Banjarmasin Hits

Awal Semester Genap, Sekolah di Banjarmasin Diminta Terapkan Kurikulum Merdeka

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin meminta semua sekolah di bawah naungannya untuk mulai menerapkan Kurikulum Merdeka di awal semester genap.

Featured-Image
Dinas Pendidikan (Disdik) Banjarmasin meminta semua sekolah untuk mulai menerapkan Kurikulum Merdeka. Foto: Dokumen apahabar.com

bakabar.com, BANJARMASIN - Memasuki awal semester genap, Dinas Pendidikan (Disdik) Banjarmasin meminta semua sekolah untuk mulai menerapkan Kurikulum Merdeka.

Penyebabnya jumlah sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka masih terbilang minim. Tercatat baru 15 sekolah telah menerapkan kurikulum terbaru di Banjarmasin, baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"Dari 49 sekolah penggerak, baru 15 yang menerapkan Kurikulum Merdeka dalam enam bulan terakhir," papar Kepala Disdik Kota Banjarmasin, Nuryadi, awal pekan lalu.

Jumlah lembaga pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka akan semakin jomplang, kalau dibandingkan total sekolah. Banjarmasin tercatat memiliki 259 SD negeri/sswasta, 35 SMP negeri dan 27 SMP swasta, 11 PAUD negeri dan 300 PAUD swasta.

"Untuk mempercepat proses penerapan Kurikulum Merdeka, kami segera menerbitkan surat edaran. Diharapkan jumlah sekolah yang mendaftar, terus bertambah hingga akhir Januari 2023," tegas Nuryadi.

Penekanan tersebut juga tanpa alasan. Setidaknya sekolah memiliki waktu beradaptasi lebih dini, mengingat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan mewajibkan penerapan Kurikulum Merdeka mulai 2024.

"Artinya mau tidak mau atau suka tidak suka, Kurikulum Merdeka akan diberlakukan," beber Nuryadi.

Selain memberikan penekanan, Disdik Banjarmasin berjanji akan melengkapi sarana dan prasarana di setiap sekolah untuk menunjang pelaksanaan Kurikulum Merdeka.

"Salah satu kendala penerapan Kurikulum Merdeka adalah masih banyak guru yang belum memahami informasi dan teknologi. Ini menjadi masalah mendasar, mengingat pembelajaran Kurikulum Merdeka lebih banyak berbasis digital," jelas Nuryadi.

"Namun seiring penerapan Kurikulum Merdeka, mereka dituntut untuk belajar sehingga guru yang gagap teknologi semakin berkurang," tutupnya.

Editor


Komentar
Banner
Banner