Pemkot Banjarmasin

Atasi Gepeng hingga Anak Jalanan, Dinsos Banjarmasin Berencana Bangun Shelter Penampungan

Pemerintah Kota Banjarmasin mengakui masih kewalahan mengatasi persoalan gelandang dan pengemis (gepeng).

Featured-Image
Dinsos Kota Banjarmasin berencana membangun shelter penampungan untuk mengatasi persoalan gepeng hingga anjal. Foto: apahabar.com/Riyad.

bakabar.com, BANJARMASIN - Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin masih kewalahan mengatasi gelandangan dan pengemis (gepeng) serta anak jalanan. Hingga kini mereka masih bisa ditemui di sejumlah ruas jalan.

Kendati demikian, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Banjarmasin, Dolly Syahbana mengaku sudah mempertimbangkan solusinya. 

"Kita berencana akan membuat shelter penampungan," ujarnya baru-baru tadi.

Lokasinya ada di kawasan Jalan Lingkar Selatan atau masih satu kompleks dengan lokasi gedung Rumah Singgah Baiman.

"Di situ, lahan dinsos masih luas. Tahun depan, selter penampungan itu kami bangun," ujarnya.

Dolly menjelaskan di lokasi itu nantinya ada tiga shelter yang dibangun. Pendanaannya berasal dari APBD Kota Banjarmasin kurang lebih Rp3,3 miliar. Peruntukannya bagi gepeng, anjal, lansia terlantar, dan disabilitas terlantar. Meski belum teranggarkan, Dolly menyebut sudah memasukkannya ke dalam usulan.

Selain ditampung di shelter, gepeng maupun anak jalanan juga akan diberikan pelatihan, sehingga yang tidak produktif, diupayakan untuk menjadi produktif,  termasuk lansia.

"Kami juga bekerja sama dengan dinas terkait. Seperti Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Banjarmasin, dan lainnya," ungkapnya.

"Mereka diperbolehkan mengamen, tapi di tempat-tempat tertentu. Tapi tentu tak boleh mengganggu pengguna jalan. Lalu, misalnya mengamen di rumah makan, jangan mengganggu pengunjung," pesannya.

"Untuk data sementara, lansia terlantar yang kami data itu datanya ada sekitar 2.000-an. Itu belum termasuk jumlah gepeng," tambahnya lagi.

Kendati demikian, Dolly menekankan sebenarnya gepeng yang ada di jalanan Kota Banjarmasin sudah termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Namun, karena dipicu faktor ekonomi, mereka masih menjadi pengemis di jalanan. 

"Nanti akan kami rembukkan kembali bersama instansi terkait bagaimana penanganannya," tandasnya.

Editor


Komentar
Banner
Banner