bakabar.com, MARTAPURA - Pemkab Banjar menerima kunjungan kerja Asisten Deputi (Asdep) Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Koordinator Polhukam di Aula Manis Kantor Bupati Banjar, Martapura, Rabu (5/6) pagi.
Hadir dalam pertemuan tersebut Asdep Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Syaiful Garyadi, Analis Kebijakan Madya SDM dan Pengawasan Aparatur Ardiansyah Putra, Analis Kebijakan Madya Bidang Kelembagaan Tata Laksana Siti Nurhayati, Analis Kebijakan Pertama Bidang Tata Laksana Kevin Maulana, serta Analis Kebijakan Pertama Bidang SDM dan Pengawasan Aparatur Nawang Kusumawati.
Rombongan Asisten Deputi disambut baik oleh Asisten Administrasi Umum Rakhmat Dhany yang mewakili Bupati Banjar beserta kepala SKPD terkait.
Syaiful Garyadi menerangkan tujuan kedatangan mereka adalah menjalin silaturahmi dan mengumpulkan data data permasalahan di bidang tata kelola pemerintahan di Pemkab Banjar, khususnya dalam Reformasi Birokrasi (RB), penerapan SPBE dan pengelolaan SDM aparatur.
Ia menyarankan, Pemkab Banjar yang mempunyai kendala hal teknis dapat menulis surat permohonan ke Kementerian Koordinator Polhukam RI untuk bisa ditindaklanjuti permasalahannya.
“Dari hasil diskusi tadi kami menemukan ada beberapa kendala yang akan dilaporkan seperti aplikasi, regulasi maupun SDM, terkait teknisnya nanti akan kami koordinasikan ke pemerintah pusat,” pungkasnya.
Asisten Administrasi Umum Rakhmat Dhany berharap dari hasil pertemuan Kemenpolhukam RI dapat memfasilitasi apa yang menjadi kekurangan atau kendala, sehingga tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banjar akan menjadi lebih baik lagi.
Sementara Kepala DKISP Kabupaten Banjar HM Aidil Basith melaporkan, bahwa di wilayah Kabupaten Banjar sudah 95 persen terakses jaringan internet dan 40 BTS sudah terpasang dan tersisa hanya sedikit daerah blank spot.
“Kendala terutama tidak tersedianya ASN yang mempunyai keahlian IT dan terdapat sejumlah operator internet yang tidak profesional, diharapkan Kemenpolhukam dapat mencarikan solusi permasalahannya,” ungkapnya.
