bakabar.com, BANJARBARU – Cuaca ekstrem disebut-sebut menjadi salah satu sebab banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Namun terdapat penyebab lain yang sedianya dapat diantisipasi berdasarkan kajian Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat.
Berdasarkan hasil analisis Polarimetri Citra Sentinel-1 SAR, semua kabupaten dan kota di Kalsel terdampak banjir.
Kawasan yang terdampak mencapai 55.005,94 hektar. Terbanyak di Barito Kuala (Batola) dengan 16.248 hektar dan Banjar 16.712,73 hektar, sebagian besar di lahan pertanian lahan basah atau 35.862,22 hektar.
Sedangkan berdasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS), 82 persen terjadi di DAS Barito atau sebelah barat Kalsel seluas 45.305,32 hektar.
Tidak hanya dataran rendah, banjir juga terjadi di dataran tinggi. Seperti di wilayah Hulu Sungai Tengah (HST) dengan ketinggian 232 m/dpl yang digenangi banjir sedalam 300 sentimeter.
“Ironisnya sepanjang 2018 hingga 2020, telah terjadi 73 kali banjir di Bumi Lambung Mangkurat,” ungkap dosen Penginderaan Jauh Fakultas Kehutanan ULM, Syamani, dalam Diskusi Ilmiah Banjir Kalsel via daring, Senin (8/2).
“Dampak laju deforestasi yang kian cepat juga menjadi faktor. Sejak 1990 hingga 2017, deforestasi mencapai 1.093.500 hektar, cenderung sebelah barat Pegunungan Meratus,” imbuhnya.
Sedangkan bukan hutan 1.779.700 hektar, hutan tetap 836.926 hektar, serta reforestasi hanya 11.820 hektar. Dari total deforestasi, 30 persen untuk pertanian lahan kering dan perkebunan 22,21 persen.
“Sebenarnya sepanjang 2010, kami bersama Balitbangda sudah memetakan daerah rawan banjir sebanyak 421 titik,” beber Syamani.
“Ketika divalidasi dengan kejadian sekarang, 86 persen titik itu jatuh di daerah rawan dan sangat rawan. Kami belum mengetahui apakah data itu diakomodasi dalam penyusunan RTRW,” tegasnya.
Mengantisipasi potensi banjir, diharapkan pemerintah daerah memanfaatkan geospasial, terutama dalam penyusunan RTRW.
Sementara Guru Besar Fakultas Kehutanan ULM, Syarifudin Kadir, memaparkan kebijakan yang mesti diambil untuk mengendalikan kerawanan banjir di Kalsel.
“Salah satunya membatasi perizinan konversi hutan untuk mempertahankan daerah tangkapan air,” urai Syarifudin.
Faktanya infiltrasi pertanian lahan kering campur semak (karet alam) mencapai 80,248 milimeter kubik, hutan lahan kering sekunder 79,999 milimeter kubik dan hutan tanaman 68,326 milimeter kubik.
“Terdapat banyak upaya pengendalian banjir di daerah tangkapan air. Seperti upaya vegetatif, mekanis maupun kebijakan,” beber Syarifudin.
“Terkait pengelolaan DAS, Kalsel sudah memiliki regulasi. Di antaranya Perda RPPLH No.2/2017, Rehabilitasi Lahan Kritis No.7/2017 dan Gerakan Revolusi Hijau No.7/2018. Tinggal cara mengaplikasikan regulasi itu,” tegasnya.
Sedangkan Guru Besar Ekologi Fakultas Kehutanan ULM, Yudi Firmanul, menegaskan pemanfaatan lahan terlantar dan RTRW.
“Terlebih Kalsel termasuk kategori banjir tinggi dengan indikator frekuensi kurang dari 2 tahun dan lama genangan 2 hingga 15 hari,” beber Yudi.
“Cuaca ekstrem tidak mungkin dilawan. Namun hal yang dapat dilakukan adalah mempertahankan tutupan lahan,” tegasnya.
Dalam pemanfaatan lahan maupun rehabilitasi,penanaman pohon disarankan tidak satu jenis atau monokultur.
“Untuk lahan terbuka dengan kesuburan rendah, dapat dilakukan sistem biopori. Caranya dibuat lubang dengan kedalaman satu meter lebar 10 sentimeter untuk memasukkan sampah organik,” jelas Yudi.
“Setiap penanaman juga harus bertujuan asal tumbuh saja atau menunjang kesejahteraan masyarakat sekitar,” tegasnya.
Ketegasan pemerintah juga dibutuhkan dalam pemanfatan lahan terlantar. “Bisa diberikan sanksi tegas kepada pemilik yang tidak melakukan penanaman,” tandasnya.
Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat menggelar diskusi ilmiah untuk membahas penyebab dan solusi banjir Kalsel. Foto: YouTube
