bakabar.com, Jakarta- Bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan tak setuju dengan konsep mengembalikan modal bagi seorang politisi ketika sudah berkuasa atau menduduki suatu jabatan tertentu.
"Saya tidak setuju dengan pandangan bahwa harus mengembalikan modal. Bahwa itu (proses politik) harus dibiayai, itu iya. Dibiayai agar kota ini menjadi lebih baik, kabupaten ini menjadi lebih baik. Tidak dilihat sebagai utang yang harus dikembalikan," kata Anies dalam Youth Summit IDEA Fest, Sabtu (30/9).
Anies menyatakan bahwa ketika seorang politisi mengeluarkan modal, maka dianggap lunas apabila dia berhasil berkuasa.
Baca Juga: Survei LSI Denny JA: Prabowo Bakal Kalahkan Anies dan Ganjar di Jabar
Menurut dia, alih-alih dalam bentuk uang, bayarannya harus berupa kebijakan yang berpihak bagi kepentingan publik.
"Kenapa begitu? Karena kalau saya kalah, saya akan bekerja di luar pemerintahan, kalau di luar pemerintahan, saya boleh cari uang untuk bisa menutup utang saya. Tapi kalau saya menang, saya tidak mau berada di pemerintahan dan harus membayar utang untuk biaya politik itu. Clear," katanya.
Di lain sisi, Anies mengakui memang biaya politik di Indonesia sangat mahal. Akan tetapi, hal itu disebabkan lantaran selama ini tidak ada regulasi yang mengaturnya.
Anies menginginkan adanya batasan biaya politik sehingga mencegah terjadinya korupsi dengan dalih balik modal.
Baca Juga: Anies-Imin Klaim Bakal Kantongi Suara Tinggi di Tapal Kuda Jatim
Ia menilai proses politik yang sangat mengedepankan kuasa uang turut berdampak pada model politik transaksional dan ide serta gagasan.
Menurut dia, untuk mengatasi masalah ini perlu adanya reformasi pendanaan partai politik.
"Ini adalah problem utama yang belum terselesaikan, yaitu soal kebijakan pendaan partai politik. Ini harus diselesaikan," tutupnya.
