Pengembangan Kendaraan Listrik

Anies Sebut Emisi Mobil Listrik Lebih Tinggi, Begini Kata Pengamat

Pernyataan Capres Anies Baswedan mengatakan emisi mobil listrik lebih tinggi dari pada emisi bus penumpang berbasis BBM menuai kontroversi.

Featured-Image
Ilustrasi - Mobil listrik tengah mengisi daya di tempat pengisian umum. Foto: ANTARA

bakabar.com, JAKARTA - Pernyataan Calon Presiden (Capres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan yang mengatakan emisi mobil listrik lebih tinggi dari pada emisi yang dihasilkan dari bus penumpang berbasis bahan bakar minyak (BBM) menuai kontroversi. Membandingkan mobil listrik pribadi dan bus dinilai kurang tepat karena sifatnya tidak setara.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menjelaskan, transportasi publik seperti bus pastinya memiliki emisi lebih rendah per kapita jika dibandingkan kendaraan pribadi.

Itu sebabnya, kata Fabby, apabila ingin membandingkan, maka seharusnya kendaraan pribadi listrik dibandingkan dengan kendaraan pribadi berbahan bakar minyak (internal combustion engine/ ICE) dan bus listrik dibandingkan dengan bus ICE.

"Di banyak perhitungan, EV (mobil listrik) lebih unggul dalam hal penurunan emisi dibandingkan kendaraan bermotor bakar untuk semua jenis kendaraan," kata Fabby kepada bakabar.com, Sabtu (13/5).

Baca Juga: KTT ASEAN, Presiden Jokowi: Sepakat Bangun Ekosistem Kendaraan Listrik

Adapun berdasarkan hasil kajian IESR, emisi gas rumah caca (GRK) yang dihasilkan mobil listrik lebih rendah dari emisi mobil berbahan bakar saat ini. Hal itu juga mempertimbangkan embedded emission kendaraan listrik, yaitu produksi baterai.

"Emisi lebih rendah karena konsumsi energi kendaraan listrik per kilo meter (Km) kendaraan listrik lebih rendah daripada ICE/motor bakar. Jika bauran energi terbarukan meningkat di 2030, emisinya EV akan lebih rendah lagi," katanya.

Febby menambahkan, "Itu telah mempertimbangkan embedded emission kendaraan listrik, yaitu produksi battery dan lain-lain." 

Lebih jauh Fabby menjelaskan, rendahnya emisi tersebut karena konsumsi energi kendaraan listrik jauh lebih rendah per kilometernya ketimbang kendaraan motor bakar (ICE).

Baca Juga: Pembiayaan Kendaraan Listrik Diprediksi Tembus Rp100 Miliar pada 2023

"Apalagi jika bauran energi terbarukan meningkat di 2030, emisi EV akan lebih rendah lagi," ungkapnya.

Sebelumnya, Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) mendorong percepatan pengembangan ekosistem elektrifikasi untuk mewujudkan Indonesia net zero emission pada tahun 2060.

Ketua Umum Periklindo Moeldoko mengungkapkan pemerintah memiliki komitmen dan semangat yang kuat untuk memajukan keberadaan kendaraan listrik, salah satunya dengan mengikuti Protokol Paris pada 2060.

"Semangat kuat pemerintah juga karena impor bahan bakar fosil luar biasa besarnya, lalu penggunaan kendaraan listrik juga berimbas pada semakin bertambah banyak konsumen pengguna listrik dan PLN juga makin maju," kata Moeldoko saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (6/4).

Baca Juga: Subsidi Kendaraan Listrik Dikritik, Luhut: Suruh Dia Datangi Saya!

Kepala Staf Kepresidenan RI itu menegaskan penggunaan kendaraan listrik sebagai salah satu upaya menyelamatkan generasi mendatang. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya mempercepat ekosistem kendaraan listrik melalui pemberian insentif atau subsidi sebagai langkah nyata menuju net zero emission pada 2060.

"Jadi Indonesia memiliki semangat kuat menuju net zero emission. Ini juga tanggung jawab negara kepada rakyatnya. Jadi, menjamin keselamatan warganya dan juga menyelamatkan generasi ke depan," ujarnya.

Moeldoko meyakini, dengan semakin kuatnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia nantinya tingkat kesehatan masyarakat juga semakin terjamin, karena udara akan semakin lebih baik.

"Bayangkan jika karbon berkurang, pasti usia masyarakat kita akan meningkat, beban BPJS pun akan berkurang, beban jaminan sosial negara kepada rakyat juga akan berkurang. Jadi, nanti bisa dialihkan untuk membangun sektor lain yang juga bermanfaat untuk masyarakat," paparnya.

Baca Juga: Bangun Ekosistem Kendaraan Listrik, PLN Dirikan 616 SPKLU di Indonesia

Untuk itu, Moeldoko menegaskan tanggung jawab ini bukan hanya dari pemerintah semata, namun juga seluruh shareholder dan stakeholder, mulai dari akademisi, industri, hingga pasar harus dilibatkan.

"Periklindo posisinya sebagai partner strategic pemerintah, maka kami memberikan input kepada pemerintah sehingga peraturan yang dibuat dapat selaras dengan apa yang dibutuhkan customer maupun masyarakat," tuturnya.

Untuk merealisasikan hal itu, Periklindo akan kembali menggelar pameran Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2023 pada 17 hingga 21 Mei 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Harapannya, melalui PEVS 2023 bisa menjadi motor pembangkit yang lebih baik, sehingga muncul kesadaran bersama bahwa ternyata kenderaan listrik itu sangat baik, apalagi sekarang pemerintah telah memberikan insentif yang besarannya cukup baik," pungkasnya.

Editor
Komentar
Banner
Banner