bakabar.com, MARTAPURA – Angka kemiskinan di Kabupaten Banjar yang masih tinggi mendapat sorotan dari anggota dewan.
Dalam Rapat Paripurna tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019, Fraksi Gerindra menyoroti angka kemiskinan yang tinggi itu. Mereka pun meminta Pemkab Banjar segera menekan angka kemiskinan.
Menanggapi sentilan itu, Bupati Banjar H Khalilurrahman menjelaskan bahwa Pemkab Banjar terus berupaya menekan angka kemiskinan.
Menurut Guru Khalil, presentase penduduk miskin di Kabupaten Banjar lebih rendah dari penduduk miskin pada provinsi dan nasional.
“Hal tersebut menunjukan bahwa penduduk miskin di Kabupaten Banjar lebih sedikit dari provinsi dan nasional,” katanya.
Namun, upaya pengentasan kemiskinan tersebut terus diupayakan pemerintah daerah melalui perencanaan dan penganggaran pengentasan kemiskinan terhadap penanganan imbas dari Covid-19.
“Usaha pemerintah daerah lebih ditingkatkan untuk memulihkan ekonomi masyarakat sesuai dengan tema yang tertuang dalam rencana kegiatan pemerintah daerah,” ungkap Bupati Banjar.
Dia juga mengungkapkan pihaknya berupaya meningkatan penerimaan daerah melalui pengembangan potensi daerah dengan pedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan, termasuk dalam mensinergikan kebijakan-kebijakan yang diambil.
“Pemerintah juga lebih mendorong dan memotivasi BUMD untuk terus melakukan inovasi dalam pengeloalan perusahan dan pencapian tujuan perusahan, sekaligus diharapkan dapat meningkatkan PAD dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” terang Guru Khalil.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Banjar H Rofiqi di ruang Paripurna lantai II DPRD Banjar, Rabu (8/7), ada 7 pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Banjar yang disampaikan di hadapan Bupati.
Umumnya fraksi-fraksi DPRD Banjar menyetujui raperda yang disampaikan serta memberikan apresiasi penuh terhadap Pemkab Banjar atas raihan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta target pendapatan 1,9 triliun dapat terealisasi 97%.
Editor: Puja Mandela
