bakabar.com, MUARA TEWEH- Anggota DPRD Barito Utara (Barut), Kalteng, Sunario meminta pemerintah setempat untuk segera menyelesaikan aset-aset tanah yang ada di kawasan tempat wisata termasuk pengurusan sertifikatnya. Agar tidak menimbulkan masalah pada waktu yang akan datang.
Dikatakan Sunario, pemerintah harus memperhatikan dengan cermat dan melakukan kajian mendalam dalam mengatur tata ruang pariwisata agar tidak menimbulkanpermasalahan kawasan, seperti zona pengembangan industri pariwisata, budaya, kuliner serta zona mana yang layak dikembangkan untuk argowisata.
"Pemerintah tidak boleh memaksakan sebuah wilayah untuk sebuah zona yang sebenarnya tak mampu dipenuhi oleh daerah serta membuat desain besar," kata Sunario menyikapi pengelolaan objek wisata bumi perkemahan Panglima Batur, air terjun Km 18 Jantur Doyan,Dam Tringsing dan Dam Trahean.
Air Terjun Jantur Doyan menjadi tempat favorit yang dikunjungi masyarakat di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Foto – Kalteng Pos
Dia menuturkan, dari data yang diterima dewan masih banyak aset tanah di sekitar wilayah tempat wisata yang belum diselesaikan sehingga membuat lokasi wisata di daerah ini kurang berkembang. Sterilnya daerah objek wisata dari gangguan kecil oleh masyarakat yang mengklaim tanahnya akan memacu minat para investor yang ingin berinvestasi di sini .
"Kita akui daerah kita masih belum mampu menjual objek wisata sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ini hendaknya harus segera diatasi karena dari kunjungan dewan kebeberapa daerah baik dalam provinsi maupun luar provinsi wisata menjadi salah satu pemasuk PAD yang besar," tuturnya.
Selain itu, menurutnya, dinas terkait hendaknya harus proaktif dalam memberikan perhatian atau bahkan mengadakan program kampung wisata di bumi Iya Mulik Bengkang Turan dengan harapan selain menambah pendapatan daerah juga akan mensejahterakan masyarakat sekitar lokasi wisata.
"Disamping itu pula di lokasi wisata hendaknya jangan sampai terjadi kejadian yang mengganggu stabilitas keamanan, karena parawisatawan akan merasa kurang nyaman apabila ada gangguan kantibmas yangberakibat jera atau takut," tukasnya.
Menyikapi ini Kepala Dinas Pariwisata, olahraga dan Pemuda, H Arbaidi mengakui memang ada lokasi wisata yang belum sinkron asetnya dengan dinasnya. Misalnya belum adanya serah terima aset daerah sehingga hal ini menjadi kendala dalam pengelolaan.
Dia mencontohkan, lokasi objek wisata Trahean, objek ini belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada dinasnya, sehingga pengelolaannya tidak maksimal.
Baca Juga:Disiplin Guru Melemah,Ini Kata Anggota DPRD Barut
Baca Juga: Wajah Baru DPRD Kalsel, Bang Dhin Gagas Diskusi Publik hingga Perkuat Peran Media
Baca Juga:DPRD Barut: Pengelolaan SDA Harus Tepat Sasaran
Reporter: Ahc17Editor: Aprianoor
