Sungai Pamekasan Tercemar

Air Sungai Diduga Tercemar Limbah Batik, Polres Pamekasan Lakukan Penyelidikan

Polres Pamekasan, Jawa Timur, menerjunkan tim ke Desa Klampar, Kecamatan Proppo, untuk menyelidiki kasus dugaan pencemaran air sungai dari limbah zat pewarna ba

Featured-Image
Penampakan air berwarna merah pekat di bendungan Desa Klampar, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, Madura. Senin (10/7). (Foto: apahabar/Fauzi)

bakabar.com, JAKARTA - Polres Pamekasan, Jawa Timur, menerjunkan tim ke Desa Klampar, Kecamatan Proppo, untuk menyelidiki kasus dugaan pencemaran air sungai dari limbah zat pewarna batik yang dilakukan oleh oknum warga setempat.

"Saat ini masih dalam proses penyelidikan. Polisi sudah bergerak ke lapangan bersama Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Pamekasan," kata Kasi Humas Polres Pamekasan Iptu Sri Sugiarto di Pamekasan, Jawa Timur, Senin malam.

Selain DLH, sejumlah personel TNI dari Kodim 0826 Pamekasan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Pamekasan juga meninjau secara langsung kondisi air sungai berwarna merah yang diduga tercemar zat pewarna batik itu.

Baca Juga: Air Sungai di Pamekasan Memerah, DLH Cari Sumber Cemar

Tim menuju Waduk Klampar, memantau kondisi air berwarna merah dan mengalir ke sungai-sungai di Pamekasan, serta melakukan olah tempat kejadian perkara.

Sebuah kemasan zat pewarna batik yang diduga sengaja dibakar di tepi waduk itu ditemukan oleh tim gabungan ini dan sebagian ada yang dibuang ke dalam waduk.

"Bukti petunjuk oleh tim di lapangan memang telah ditemukan tadi, tapi penyelidikan masih terus berlangsung," katanya seperti dilansir Antara, Selasa (11/7).

Baca Juga: Ratusan Petugas Pengawalan Sambut Ribuan Jemaah Haji Pamekasan

Bagi oknum warga yang nantinya terbukti membuang limbah zat pewarna batik ke sungai tersebut, terancam pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam ketentuan perundang-undangan itu dijelaskan bahwa pencemaran lingkungan hidup, perusakan lingkungan hidup, dan perbuatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dianggap telah melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar.

Editor


Komentar
Banner
Banner