Pemilu 2024

AHY dan Anas Urbaningrum Kompak Kritik Penegakan Hukum Era Jokowi

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan mantan Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum kompak mengkritisi penegakan hukum

Featured-Image
Ahy pidato politik. (Foto: apahabar.com/Aditama)

bakabar.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan mantan Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum kompak mengkritisi penegakan hukum di era kepemimpinan Jokowi.

Keduanya hampir bersamaan menyampaikan pidato politik untuk mencurahkan gagasan ke publik. Namun Anas kini dengan jabatan barunya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).

AHY dan Anas membahas keadilan yang sulit disemai dari proses penegakan hukum di Indonesia.

Pidato Anas

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum menyoroti keadilan yang belum tegak lurus dengan prinsip hukum di Indonesia.

Bahkan Anas menuding bahwa lemahnya penegakan hukum yang membuat Indonesia stagnan menjadi negara berkembang. 

"Indonesia ini bisa tegak kalau keadilannya tegak. Indonesia ini akan kuat kalau keadilannya ditunaikan dengan baik bagi setiap warga negara," kata Anas di Monas, Sabtu (15/7) lalu.

"Nusantara sesungguhnya harus ditegakkan dengan asas keadilan. Nusantara akan utuh bersatu jika keadilan tegak," lanjutnya.

Anas tidak menunjuk pihak yang telah menjegalnya di kasus Hambalang. Dirinya menolak untuk melihat masa lalu dan memprioritaskan sebuah pesan pada pidato politiknya.

"Pesan pokoknya yang penting. Buat saya orangnya siapa, namanya siapa bukan sesuatu yang penting. Karena kalau menyangkut nama dan orang kita melihat ke belakang, kalau melihat pesan baru kita melihat ke depan," pungkasnya.

Pidato AHY

Di sisi lain, AHY berpidato membahas ketidakadilan yang terjadi di Indonesia khususnya pada era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Putra dari Susilo Bambang Yudhoyono itu secara gamblang menuturkan sikap penegakan hukum dan keadilan di Indonesia yang tajam ke bawah, tumpul ke atas.

"Demokrat mencermati, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dinilai sering tebang pilih. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam ke lawan, tumpul ke kawan," ujar AHY, Jumat (14/7) lalu.

"Demokrat berpendapat bahwa perubahan dan perbaikan dalam penegakan hukum perlu terus dilakukan di masa depan. Ingat, ketidakadilan adalah sumber utama dari semua permasalahan," pungkasnya.

Baca Juga: Jabat Ketua Umum, Anas Urbaningrum: PKN Bukan Partai Keluarga!

Editor


Komentar
Banner
Banner