bakabar.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menekankan pentingnya administrasi teknis yang lebih tertib dalam mendukung pekerjaan dan penyelesaian infrastruktur.
“Artinya apa? Artinya pekerjaan tersebut secara fisik dan keuangan termasuk aset yang sudah dibangun harus dapat dipertanggungjawabkan, jelas keberadaannya, jelas kegunaannya,” kata Basuki dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/5).
Dalam menyelesaikan infrastruktur PUPR, Menteri Basuki berpesan agar para pegawai tidak hanya menyelesaikan pekerjaan secara fisik dengan mengedepankan kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan, tetapi juga harus ditopang dengan administrasi teknis yang lebih tertib sejak pengadaan barang dan jasa sampai dengan penyelenggaraan pekerjaan.
Basuki juga mengingatkan para pegawainya untuk lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara. “Jangan berbuat kesalahan yang menuju ke arah pelanggaran hukum," ujarnya.
Baca Juga: Konektivitas Antarwilayah, Menteri PUPR: Percepat Pembangunan Daerah
Sebelumnya, Basuki menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan perintah yaitu jangan sampai seluruh jajaran pegawai Kementerian PUPR melakukan tindakan korupsi.
Menteri PUPR juga menegaskan agar ke depannya, jajarannya menjaga kredibilitas dan kepercayaan akan jauh lebih berat daripada mencapainya. Semua pihak diimbau dapat menjauhkan diri dan keluarga dari tindak pidana korupsi, antara lain dengan selalu menjalankan pola hidup sederhana.
Basuki mengatakan tugas Kementerian PUPR adalah membelanjakan uang negara secara transparan,akuntabel, efektif dan efisien. Presiden Jokowi juga meminta agar seluruh pejabat dan staf Kementerian PUPR terus bekerja cepat, bekerja keras, dan kerja produktif.
Baca Juga: Pembangunan IKN Indonesia Baru, PUPR: Libatkan Kontraktor Lokal
Setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa memberi dampak terhadap kinerja perekonomian. Kementerian PUPR harus berhati-hati dalam membelanjakan uang negara.
Basuki juga menambahkan, keberhasilan kerja Kementerian PUPR tidak bisa diwujudkan dari satu orang atau satu unit organisasi, melainkan kerja sama tim yang melibatkan banyak pihak.
