bakabar.com, JAKARTA – Pemerintah mengungkap penduduk miskin di Indonesia ada 69 juta orang. Hal tersebut terungkap dari banyaknya jumlah peserta bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menguraikan pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin mencapai 27,54 juta orang atau setara dengan 10,14% dari jumlah total populasi Indonesia. Padahal, saat ini ini pemerintah memberikan subsidi kepada PBI BPJS Kesehatan sebanyak 96,8 juta jiwa.
“PBI sekarang mengambil 40% masyarakat rentan angkanya 96,8 juta, padahal penduduk miskin hanya tercatat 27 juta,” jelas Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (16/9/2021).
Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian Suhadi Lili mengungkapkan pihaknya telah memperbaharui data PBI dan mengintegrasikannya dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Suhadi menjelaskan dari peserta PBI yang semula sebanyak 96,78 juta jiwa. Dari data tersebut kemudian dimutakhirkan karena ada pemilik yang pindah dan meninggal, hingga hanya menjadi 95.520.421 orang.
Data itu dibagi menjadi PBI yang terintegrasi dengan DTKS sebanyak 70.638.689 dan sisanya PBI non-DTKS. Dari data PBI DTKS telah disempurnakan dari 70.638.689 menjadi 69.630.661 orang, karena adanya mutasi dan penerima yang tutup usia.
“Kalau tadi Pak Suharso bilang ada 20 juta orang miskin, sekarang sudah lebih dari itu, yang ada di DTKS eksisting, peserta PBI ada sebanyak 69,6 juta jiwa,” ujar Suhadi.
Kendati demikian, angka kepesertaan PBI berdasarkan DTKS itu kemungkinan akan ada tambahan sebanyak 4.789.694 menjadi 74.420.345 orang. Penambahan angka itu karena saat ini, data tersebut masih belum disamakan dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
“PBI kita menyiapkan September ini ditambah dari DTKS dengan Dukcapil. Sehingga nanti yang fix ada 74.420.345 jiwa,” jelasnya.
“Yang baru di Dukcapil dan belum di DTKS akan kita verifikasi ke daerah, totalnya 12.633.338,” jelas Suhadi lagi.
Sementara untuk data non DTKS, Kemensos telah melakukan pemadanan dan dikembalikan ke tim BPJS Kesehatan, ditemukan sebanyak 4.124.927 orang harus dalam verifikasi.
Dari kuota nasional peserta PBI sebanyak 96,8 juta orang masih ada sisa kuota 9,7 juta yang berpotensi menjadi peserta penerima subsidi JKN dari pemerintah.
“Terhadap kuota nasional, sisanya bisa menambah 9.746.317 orang. Harapannya data yang belum padan bisa segera diselesaikan dan diintegrasikan,” ujar Suhadi.
