bakabar.com, SAMPIT - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Abdul Kadir, menyoroti dugaan penyimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai menjadi pemicu antrean panjang dan sulitnya masyarakat memperoleh BBM di sejumlah SPBU.
Menurut Abdul Kadir, persoalan yang terjadi saat ini bukan semata akibat kekurangan stok, melainkan adanya kendala dalam distribusi di lapangan yang perlu segera ditertibkan oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
“Kalau melihat kondisi di lapangan, sebenarnya stok BBM tersedia. Namun ada kendala tertentu yang menjadi biang kerok terjadinya kelangkaan dan antrean,” kata Abdul Kadir, Jumat (8/5/2026).
Ia meminta Pemkab Kotim melalui OPD terkait, Satpol PP, bagian ekonomi, hingga aparat kepolisian dapat berkolaborasi melakukan pengawasan dan penertiban distribusi BBM agar tepat sasaran.
Menurutnya, langkah tegas seperti razia dan inspeksi mendadak (sidak) di SPBU perlu dilakukan untuk menekan praktik penyalahgunaan yang merugikan masyarakat.
“Kami berharap aparat penegak hukum bisa melakukan razia ataupun sidak di seluruh SPBU, khususnya di Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru Ketapang,” ujarnya.
Abdul Kadir menegaskan, persoalan antrean BBM sebenarnya dapat diatasi apabila seluruh pihak memiliki keseriusan dalam mengawasi distribusi di lapangan.
Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat agar tidak panik menghadapi kondisi sulitnya BBM. Sebab, kepanikan dinilai justru memicu aksi pembelian berlebihan yang memperparah antrean di SPBU.
“Kami mengimbau masyarakat jangan panik dan tidak perlu menumpuk BBM. Karena itu justru bisa memperburuk situasi,” katanya.
Tak hanya kepada masyarakat, Abdul Kadir juga mengingatkan pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari penjualan BBM agar tidak melakukan praktik yang menyebabkan kelangkaan dan merugikan warga lain.
“Silakan mencari penghasilan, tetapi jangan sampai menyebabkan kelangkaan ataupun antrean yang akhirnya merepotkan masyarakat,” tandasnya.
