News

20 Pengurus HIPMI Kalsel Hadiri Rakernas XVIII di Tangerang

Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Provinsi Kalimantan Selatan turut menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII

Featured-Image
HIPMI menggelar Rakenas XVIII di Tangerang. Foto-Istimewa

bakabar.com, JAKARTA - Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Provinsi Kalimantan Selatan turut menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII di ICE BSD Tangerang, Banten, Kamis (31/8) lalu.

Diketahui, kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk konsolidasi seluruh pengusaha muda yang tergabung di HIPMI.

Di mana, mereka menetapkan program kerja HIPMI selama masa bakti kepengurusan dalam menunjang pelaksanaan program kerja keputusan MUNAS XVII HIPMI, serta mensinergikan program kerja BPP HIPMI dan BPD HIPMI se Indonesia.

Dengan tajuk "Kolaborasi Pengusaha Muda Mendorong Keberlanjutan Pembangunan Indonesia Maju", Rakernas HIPMI XVIII menggarisbawahi semangat untuk terus berinovasi, beradaptasi, dan berkontribusi dalam menghadapi tantangan serta peluang yang terus berkembang.

Dikonfirmasi, Ketua BPD HIPMI Kalsel, H. Rendy Ronaldy Bimantara mengucapkan syukur lantaran acara Rakernas XVIII berjalan dengan lancar dan sukses.

“Apalagi acara itu dihadiri langsung oleh preside Jokowi,” kata Rendy kepada media ini.

Bahkan pihaknya mengutus 20 orang pengurus HIPMI Kalsel dalam Rakernas XVIII di Tangerang.

“Mudah-mudahan sinergi kita sebagai pengusaha muda dari pusat sampai daerah di Kalimantan Selatan bisa terus tercipta dan terkawal dengan baik,” bebernya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua BPD HIPMI Kalsel, H. Muhammad Rian Zulfikar.

“Alhamdulillah kita ucapkan atas terselenggaranya Rakernas HIPMI 2023 ini,” ujarnya.

Ia bersyukur Presiden Jokowi memberikan dukungan pendanaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Khususnya terkait pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sudah seharusnya menggunakan sistem credit scoring.

“Banyaknya pengusaha muda yang belum memiliki agunan atau collateral. Tentu akan sangat dipermudah dengan sistem credit scoring ini.”

“Mudah-mudahan dorongan Presiden Jokowi kepada menteri, OJK dan BI terkait kebijakan credit scoring ini dapat segera diimplementasikan di daerah-daerah khususnya Kalimantan Selatan agar proses hilirisasi lintas sektor dan keberlanjutan UMKM dapat berjalan lebih cepat dan lebih baik,” pungkasnya.

Editor


Komentar
Banner
Banner