bakabar.com, BANJARMASIN – Tiga kabupaten di Kalimantan Selatan terendam luapan air sungai. Kondisi serupa kapan saja bisa mendera Banjarmasin yang tengah dibayangi fenomena La Nina.
Kendati begitu, Pemkot Banjarmasin seakan belum belajar dari pengalaman menangani air pasang atau banjir rob.
Hal itu terlihat dari tak adanya anggaran yang disiapkan khusus untuk menanggulangi air bencana air pasang.
Praktis, kas belanja tidak terduga (BTT) kembali menjadi andalan pemerintah untuk digunakan jika kebutuhan mendesak.
Catatan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Banjarmasin, anggaran BTT tersisa sebesar Rp6,4 miliar.
Anggaran pengeluaran beban APBD untuk keadaan darurat tersebut dipangkas setengah dari awalnya Rp13 miliar.
Penanganan Covid-19 dan banjir jadi skala prioritas yang menghabiskan anggaran BTT.
Rinciannya, 21 Januari 2021 digelontorkan sekitar Rp1,2 miliar.
11 Februari sekitar Rp2,3 miliar dan 4 Maret 2021 kisaran Rp1,6 miliar. Sedang 9 Maret 2021 sekitar Rp1,9 miliar.
Namun dana tersebut ternyata tidak habis digunakan. Terdapat empat kali pengembalian sisa anggaran; untuk penanggulangan banjir.
Saat ini, Kepala Pelaksana BPBD Banjarmasin, Fahruraji membenarkan jika pihaknya tak punya pilihan lain selain mengandalkan BTT.
Karenanya, BPBD harus memutar otak mengatur segala biaya yang diperlukan saat air pasang melanda.
Salah satunya meminta Dinas Sosial Banjarmasin turut andil menyiapkan dapur umum hingga bantuan sosial korban terdampak banjir.
"Apabila terjadi banjir, setelah pak wali kota menetapkan status darurat dan tanggap bencana itu baru pihaknya meminta kebutuhan anggaran," ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa defisit anggaran dalam pendirian dapur umum bisa dilakukan tak hanya oleh BPBD Banjarmasin.
Bedanya, bagi dia, hanya saja Dinsos mengatur dapur umum dengan skala bencana kecil. Jika skala besar, semuanya dilakukan BPBD.
Namun jika tidak terjadi bencana, ia menekankan bahwa pihaknya tak mengambil pengeluaran tidak terduga yang sangat dibutuhkan saat bencana.
"Lebih kita fokuskan kepada pencegahan dan penanggulangan, jika terjadi bencana kita menggunakan dana BTT dan anggarannya Bakeuda," ujarnya.
Ia menerangkan anggaran penanggulangan banjir masuk ke BPBD Banjarmasin. Jika tak digunakan defisit biaya tersebut masuk sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA), hingga memengaruhi serapan anggaran BPBD Banjarmasin.
Lain halnya, pengeluaran anggaran berupa BTT. "Jika terjadi bencana, maka itu digelontorkan," tegasnya.
Namun, menurutnya usulan anggaran yang dibutuhkan saat banjir rob bersifat situasional. Pihaknya juga tidak bisa berkaca pada kasus banjir rob awal 2021 lalu.
"Aku tidak tahu detailnya karena saya belum di sini (BPBD)," ucap mantan Sekretaris Satpol PP dan Damkar Banjarmasin ini tanpa menyinggung berapa total anggaran yang dibutuhkan pihaknya untuk menanggulangi bencana tahun ini.
