bakabar.com, BANJARMASIN – Desakan demi desakan untuk segera memfungsikan Jembatan Alalak Baru terus berdatangan.
Kali ini, Anggota Dewan Perwakilan Darah (DPD), Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim angkat suara.
“Saya mendesak Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalsel maupun Kementerian PUPR memberi kepastian soal waktu peresmian dan pembukaan jembatan Alalak untuk masyarakat umum,” ujar pria yang akrab disapa Habib Banua ini dihubungi bakabar.com.
Menurutnya, jangan hanya semata menunggu jadwal Presiden Joko Widodo meresmikan jembatan lengkung pertama di Indonesia itu.
"Kalau mereka bilang jembatan tinggal menunggu diresmikan presiden itu sangat salah. Karena presiden tidak pernah mementingkan dirinya sendiri," ucap senator asal Kalsel tersebut.
Menurutnya, substansi dari pembangunan sejatinya bukan menunggu presiden meresmikan, melainkan pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun negara.
"Masa cuman gara-gara presiden belum meresmikan itu tidak boleh dibuka jembatan," ujarnya.
Bukan hanya itu, Habib Banua juga geram dengan aksi komunitas motor gede hingga "Ading Basit" yang melintasi Jembatan Alalak di saat warga pada umumnya berjibaku dengan kemacetan.
"Siapa yang bertanggungjawab atas itu? Mestinya yang punya tanggung jawab itu malu dan mundur dari jabatannya," tegasnya.
Jembatan Sei Alalak dibangun untuk menggantikan Jembatan Kayu Tangi 1 yang telah berusia sekitar 30 tahun.
Jembatan sepanjang 850 meter ini dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Kalimantan Selatan. Dengan kontraktor PT Wijaya Karya (Persero) Tbk-PT.
Dia pun mendesak agar sesegera mungkin memberikan kepastian untuk membuka jembatan Alalak Baru.
"Karena ini sudah molor sejak satu tahun lalu. Setelah ini selesai, malah di molor-molorkan lagi. Masyarakat kita butuh kepastian," pungkas Habib Banua.
Sebelumnya, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor sudah buka suara mengenai ramai kritik soal Jembatan Alalak.
Paman Birin, sapaan akrab Sahbirin, juga meminta jembatan senilai Rp278 miliar tersebut untuk segera dibuka untuk umum.
"Saya pikir memang begitu [segera dibuka untuk umum]," ungkapnya, Jumat (24/9).
Gubernur mengaku sudah berkoordinasi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kalsel.
Selain itu, pihaknya juga akan terus melakukan komunikasi intens dengan pemerintah pusat.
"Komunikasi lebih ditingkatkan lagi dengan stakeholders terkait. Bentuknya bisa surat, telepon dan lain sebagainya. Mudah-mudahan lah kita berharap cepat dibuka," ujarnya.
Birin berharap jembatan baru ini segera diresmikan, agar persoalan kemacetan yang selama ini dirasakan warga Handil Bakti dapat segera teratasi.
"Kita berharap Bapak Presiden yang membukanya," harap Paman Birin.
Jembatan sudah selesai dibangun. Tes kelayakan juga sudah dilakukan. Yang belum tinggal peresmian oleh Presiden Jokowi.
Melihat dinamika yang ada, Wakil ketua DPD KNPI Kalsel Endani Kastien berpendapat pemerintah tak perlu lagi menunda peresmian.
"Kurang etis saja ketika pemerintah menunggu melaksanakan acara seremonial peresmian, tapi di sisi lain masyarakat terus saja mulai dari pagi mengalami kemacetan yang luar biasa," ujarnya.
Pembangunan jembatan selama tiga tahun menyebabkan kemacetan parah. Sebab, hanya ada satu jalan alternatif yang bisa dilewati warga.
Jalan alternatif itu pun tak kuasa menampung pengguna jalan. Bahkan jalan perumnas Banjarmasin yang menjadi jalur perlintasan sempat rusak berat karena dilalui pengendara secara terus menerus.
Saking parahnya kemacetan yang terjadi, sampai ambulans yang mengantar orang sakit pun juga ikut terkena imbasnya.
Meskipun sekarang ruas jalan alternatif itu sudah diperbaiki, tetapi portal pembatas di jembatan alternatif puluhan kali ditabrak mobil angkutan.
"Jadi sudah saatnya BPJN Kalsel dan pihak terkait segera membuka jembatan ini untuk masyarakat," ucapnya.
Lantas, bagaimana respons BPJN?
Kepala BPJN Kalsel, Syauqi Kamal mengaku sudah menerima surat dari DPRD Kalsel yang isinya meminta agar Jembatan Alalak segera dibuka.
Namun begitu, Syauqi tak berbicara lebih jauh. Dia hanya bilang akan melakukan koordinasi dengan Direktorat Jendral Bina Marga maupun Kementerian PUPR.
"Selanjutnya kami akan berkoordinasi ke kantor pusat," singkatnya.
