bakabar.com, BANJARMASIN – Sejumlah rumah sakit (RS) dilaporkan menunggak biaya penggunaan darah selama 3 bulan ke Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banjarmasin. Tak main-main, nilainya menyentuh Rp3 miliar.
Akibatnya, PMI Banjarmasin pun terancam tak bisa memproduksi darah. Sebab, mereka kesulitan menyediakan bahan baku, kantong darah, serta peralatan untuk memproduksi darah.
Soal tunggakan biaya ganti darah itu, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali angkat bicara. PolitikusGolkar itu mendorong pihak rumah sakit untuk segera melunasi pembayaran.
“Kalau mereka tak bisa produksi, kita akan mengalami kelangkaan stok darah. Kasihan masyarakat yang membutuhkan donor. Taruhannya hidup atau mati,” kata Matnor.
Matnor, berharap hal seperti itu jangan sampai terjadi. Sekali lagi, ia meminta pihak rumah sakit yang menunggak agar melunasi pembayaran.
“Agar PMI bisa memproduksi darah lagi. Agar bisa memberikan pelayanan ke rumah sakit lain yang perlu stok darah,” ujarnya.
Matnor juga meminta Komisi IV DPRD Banjarmasin untuk memanggil pihak terlibat. Termasuk Dinas Kesehatan.
“Apabila rumah sakit di bawah naungan pemerintah provinsi, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang akan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel,” katanya.
Sesuai kesepakatan yang dibuat, RS mestinya mengembalikan biaya penggunaan darah umumnya mencapai Rp1 miliar/bulan.
Kepala Unit Donor Darah (UDD) PMI Banjarmasin, dr Aulia Ramadhan Supit mengatakan pihaknya sudah bersurat ke rumah sakit tersebut. Namun sayangnya, hingga kini belum membuahkan hasil signifikan.
Lantas berapa banyak RS umumnya meminta stok darah kepada PMI setiap bulannya?
Rama tidak menjawabnya detail. Termasuk nama-nama lima rumah sakit yang menunggak. Yang pasti, informasi yang dihimpun media ini, diduga salah satu di antaranya berstatus milik pemerintah daerah. Bahkan rumah sakit daerah itu menunggak hingga sekitar Rp1 miliar/bulan. Ditanya hal demikian, Rama bergeming.
Dengan biaya pengganti kantong darah Rp360 ribu/kantong, Rama hanya bilang jumlah tunggakan pihak rumah sakit per bulannya bervariasi. Mulai Rp300 juta sampai Rp1 miliar rupiah.
Untuk meringankan beban tunggakan, Rama memastikan RS bisa membayar minimal satu bulan dulu.
"Satu bulan sekitar Rp1 miliar. Nyata biar bisa bekerja kita," ucapnya.
PMI, kata dia, memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan produksi darah kepada supplier kantung darah. Termasuk kantong darah untuk reagen pemeriksaan penyakit menular.
Mantan anggota DPRD Banjarmasin itu bilang setiap tahunnya kebutuhan darah semakin meningkat selaras dengan pertumbuhan jumlah rumah sakit.
"Ya bagaimana? Sedangkan kami tidak ada bantuan dari pihak mana pun, kecuali mengandalkan dana yang dikembalikan tersebut," pungkasnya.
