bakabar.com, PELAIHARI – Presiden Joko Widodo telah menetapkan Kawasan Industri (KI) Jorong di Desa Swarangan, Kabupaten Tanah Laut (Tala) sebagai proyek strategis nasional (PSN).
Namun ironisnya, hampir tujuh tahun berjalan megaproyek miliaran rupiah ini belum juga sesuai harapan.
KI Jorong masuk prioritas Presiden Jokowi dalam empat tahun ke depan. Nilai investasi megaproyek satu ini mencapai Rp22 miliar.
KI Jorong akan dibangun di lahan seluas 6.370 hektare. Pemkab Tanah Laut sudah menyediakan pelabuhan.
Bahkan, 8 Januari lalu sudah melakukan bongkar muat perdana 30 ribu ton baru bara kokas dari Australia.
Komitmen lainnya, ialah memudahkan izin untuk pabrik-pabrik sebagai fasilitas penunjang KI Jorong.
Namun di tengah perjalanan tepatnya 2018 lalu, PT Jorong Port Development selaku pengelola mengundurkan diri.
Muhammad Noor, salah seorang pengusaha lokal di Tala menilai jika ingin KI Jorong benar-benar terealisasi maka perlu campur tangan pemerintah pusat.
“Maksudnya Pak Presiden Jokowi yang mengarahkan pengusaha-pengusaha bertaraf nasional untuk investasi di kawasan Industri ini,” kata dia kepada bakabar.com.
Investasi dimaksud adalah membangun pabrik pengolahan karet mengingat di Tanah Laut banyak kebun karet dan gudang serta pendukung KI lainnya.
“Kalau pengusaha lokal jelas tidak akan mampu membangun kawasan industri Jorong ini,” ujarnya.
Menurutnya, campur tangan pemerintah pusat penting untuk mendatangkan investor ke KI Jorong.
Jika itu terealisasi, dirinya yakin pengusaha sawit pengusaha karet, maupun pengusaha tambang akan memanfaatkan KI Jorong untuk memaksimalkan hasil bumi mereka.
“Mestinya pemerintah pusat jangan tanggung-tanggung membangunkan pelabuhan. Tetapi, pembangunan kawasannya juga harus dikawal dengan membangun pabrik di sana,” katanya.
Diakuinya Pemkab Tala telah menyediakan lahan ribuan hektare untuk KI Jorong.
“Namun tentu Pemda ada keterbatasan akses investor besar berkelas nasional. Inilah yang harus didorong oleh presiden agar ada investor,” kata Haji Nurdin, sapaan karibnya.
“Kalau pemerintah pusat tidak ikut campur masalah investornya di KI Jorong ini saya yakin pelabuhan yang ada akan mati suri. PSN jelas tidak akan jalan,” ujarnya.
Kepala Badan Perencanaan Daerah Tanah Laut Andres Evony memandang perlu langkah luar biasa untuk merealisasikan KI Jorong.
“Melihat kondisi seperti ini memang harus diambil langkah-langkah strategis luar biasa. Di mana harus lebih agresif lagi menarik calon investor yang mau berinvestasi,” ujarnya dihubungi terpisah.
Yang dimaksud agresif, kata dia, misalnya SKPD yang menangani bidang penanaman modal harus lebih jor-joran menjual potensi KI Jorong.
“Harus mengambil langkah-langkah proaktif seperti sales, potret semua potensi sumber daya alam yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut, petakan sarana-prasarana transportasi yang mendukung, kemudian dikemas dengan pola kebijakan yang akan menjamin kemudahan perizinan berinvestasi,” ujarnya.
“Bahkan jika perlu tawarkan dengan istilah insentif investasi, atau apa pun namanya, kemudian dipromosikan dan disosialisasikan secara aktif ke semua jejaring perindustrian,” sambungnya.
