bakabar.com, BARABAI – Belasan anggota DPRD Hulu Sungai Utara (HSU) menyambangi Kantor BPJS Cabang Barabai, Selasa (18/2). Kedatangan anggota dewan tersebut untuk mengkoordinasikan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di kabupatennya.
"Intinya kami berharap pasien di Kabupaten HSU yang menggunakan KIS dapat terlayani dengan baik. Terutama pelayanan di rumah sakit. Pelayanan harus disamaratakan antara pengguna KIS dan umum,” kata Junaedi.
DPRD saat itu juga mendiskusikan program-program JKN yakni, UHC atau Jaminan Kesehatan Semesta.
Saat ini, kata Junaedi, hampir seluruh warga miskin di HSU menggunakan KIS yang dibiayai APBD. Hanya saja masih ada warga yang belum tercover UHC.
Menurut Junaedi, Dinkes HST kekurangan dana Rp9 miliar untuk membackup seluruh warga HSU untuk UHC yang dibiayai pemerintah kabupaten.
"Artinya itu masih menjadi konsen kami di bidang kesehatan untuk masyarakat yang memang membutuhkan. Kami siap membackupnya (UHC) sebagai bentuk perhatian kami terhadap masyarakat," tegas Junaedi.
Sebagai agenda ke depan, DPRD HSU dan BPJS Kesehatan Cabang Barabai sepakat menggelar sosialisasi dan edukasi bersama.
Dia berharap komunikasi dan koordinasi antara kedua pihak berjalan baik demi kepentingan masyarakat HSU.
“Kami siap turun jika BPJS Kesehatan menggelar sosialisasi di daerah kami,” tutup Junaedi.
Sementara itu, Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer (PMP) BPJS Kesehatan Cabang Barabai, Handayani menyambut baik kunjungan DPRD HSU. Terlebih dengan masukan yang disampaikan mereka dan akan dijadikan evaluasi bagi pihak BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan, kata Handayani, terus berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan program JKN-KIS.
"Harapannya kami bersama DPRD HSU dapat terus bersinergi dan program UHC di HSU dapat terus berjalan untuk menjamin kesehatan masyarakat disana," tutup Handayani.
Baca Juga:MCS BPJS Kesehatan Sasar Bhayangkari Tapin
Reporter: HN Lazuardi
Editor: Muhammad Bulkini
