Politik

Pilwali Banjarmasin 2020, Habib Alwi Klaim Peroleh Restu PKB

apahabar.com, BANJARMASIN – Pasca-menghadiri uji kelayakan dan kepatutan, Habib Sayyed Alwi Al Nafis menjalin silaturahmi di…

Featured-Image
Habib Sayyed Alwi Al Nafis. Foto-Istimewa

bakabar.com, BANJARMASIN – Pasca-menghadiri uji kelayakan dan kepatutan, Habib Sayyed Alwi Al Nafis menjalin silaturahmi di kediaman Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan KH Abdul Haris Makkie, Rabu (12/2) malam.

“Saya bersilaturahmi dengan beliau untuk meminta nasehat tentang niat ulun maju di Pilwali Banjarmasin,” ucap Habib Alwi melalui siaran pers yang diterima bakabar.com.

Ia menilai Abdul Harris Makkie merupakan orang tua dari warga Nahdliyin.

Terlebih, ia mengklaim telah memperoleh lampu hijau dari petinggi PKB untuk berlaga di Pilwali Banjarmasin 2020 ini.

Restu ini diperoleh setelah Habib Alwi memaparkan visi-misi pada acara fit and proper test di Graha Gus Dur DPP PKB Jakarta, belum lama tadi.

“PKB mengutamakan kader yang akan diusung. Namun dikarenakan PKB hanya memiliki lima kursi di DPRD Banjarmasin, maka secara otomatis harus berkoalisi dengan partai lain,” katanya.

Sejauh ini, Habib Alwi sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah figur dan petinggi partai politik.

Terutama kandidat yang memiliki tingkat elektabilitas dan popularitas tinggi.

“Misalnya Yuni Abdi Nur Sulaiman, dan Hj Karmila Muhidin. Kita menjalin komunikasi kesana,” bebernya.

Sementara itu, Ketua PWNU Kalsel, Abdul Haris Makkie menyambut baik kedatangan Habib Alwi.

Ia berdalih pertemuan ini murni silaturahmi sesama Nahdliyin.

“Karena beliau mengemukakan telah memperoleh restu dari PKB untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil wali kota Banjarmasin, maka kita selaku warga Nahdliyin memberikan support dan dukungan,” kata Sekdaprov Kalsel ini.

Dengan perolehan lima kursi PKB di DPRD Banjarmasin, otomatis Habib Alwi harus menggandeng partai lain untuk berkoalisi.

Terkait sikap PWNU di Pilwali Banjarmasin 2020, Haris menegaskan sebagai ormas Islam NU tidak memungkinkan mendukung secara kelembagaan ketika ada warga Nahdliyin yang maju di Pilkada serentak September mendatang.

“NU bukan partai politik. NU tetap berada di Khittahnya sebagai organisasi sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan. Kita lurus saja, namun kalau ada warga kita (Maju Pilkada) kewajiban kita memberikan dukungan,” timpal Haris.

Baca Juga: Pilkada Kalsel, Jalur Independen Lebih Memikat Para Penantang Petahana

Baca Juga: Ditanya Soal Pilwali Banjarmasin, Putri Muhidin: No Comment

Reporter: Muhammad Robby
Editor: Aprianoor



Komentar
Banner
Banner