bakabar.com, BANJARMASIN – Politikus PDI Perjuangan Imam Suprastowo mengeluhkan sejumlah kebijakan baru pemerintah.
Kebijakan itu membuatnya sedikit berat. Apalagi menyampaikannya saat pelaksanaan reses di daerah pemilihan.
Reses sebagai bagian dari menyerap aspirasi masyarakat. Sekaligus ajang sosialisasi tentang kebijakan terbaru pemerintah pusat atau daerah.
“Dan ke depan reses ini cukup berat disampaikan. Karena Kementerian Pertanian akan menghapus program pupuk subsidi. Dan diganti dengan KUR (Kredit Usaha Rakyat) petani,” ucap anggota DPRD Kalsel ini kepada bakabar.com.
Praktis, Imam mesti melakukan sosialisasi tentang Peraturan Menteri Pertanian nomor 1 tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian yang berdampak pada jumlah pemangkasan jumlah pupuk subsidi.
Sebagai informasi, pada tahap awal penyusunan APBN 2020, Kementerian Pertanian mengajukan agar alokasi subsidi pupuk 2020 sama dengan tahun lalu.
Namun, Kementerian Keuangan disebut justru memblokir alokasi sekitar 2,17 juta ton. Itu dengan alasan sesuai validasi data lahan baku sawah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus kebutuhan pupuknya.
Lalu, alokasi subsidi pupuk tahun anggaran 2020 sebanyak 7,94 juta ton terdiri dari pupuk urea sebanyak 3,27 juta ton senilai Rp11,34 triliun, SP-36 sebanyak 500 ribu ton senilai Rp1,65 triliun, ZA sebanyak 750 ribu ton setara Rp1,34 triliun, serta NPK sebanyak 2,7 juta ton dengan nilai Rp11,12 triliun. Lalu, adapula pupuk organik atau kompos kualitas tertentu senilai Rp1,14 triliun.
Imam menyebut reses 55 anggota DPRD Kalsel dilaksanakan di daerah pemilihan masing-masing selama lima hari dengan delapan lokasi.
“Lokasi yang menentukan DPC PDIP Tanah laut yang menjadwalkan. Ada 6 titik di Tanah laut dan 2 di Banjarbaru,” sambung Imam.
Baca Juga: Penyaluran Pupuk Subsidi di Kalimantan Selatan Sudah 50 Persen
Baca Juga: DPRD Kalsel Sebut Air PDAM Surabaya Benar-benar Bisa Diminum
Reporter: Rizal Khalqi
Editor: Fariz Fadhillah
