bakabar.com, PELAIHARI – Penyaluran dana transfer ke daerah yang sering molor menjadi ganjalan di hati Bupati Tanah Laut, Sukamta.
Hal itu pun ia sampaikan saat bertemu Tim Badan Anggaran DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalsel dalam pertemuan di Ruang Rapat H. Maksid Setdaprov, Senin (24/02) kemarin.
"Akibat keterlambatan, menyebabkan pemerintah daerah dianggap tidak maksimal dalam menggunakan dana transfer tersebut," ujarnya.
Keterlambatan hingga lintas tahun, lanjut Kamta, menyebabkan memunculkan silva yang cukup besar, karena ditransfer saat anggaran masih berjalan.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah berharap agar dana tersebut dapat ditransfer tepat waktu, sehingga tidak menimbulkan silva yang besar.
Namun, terkait anggaran dana desa pemerintah pusat, Kamta mengakui manfaatnya yang besar bagi kemajuan dan pembangunan desa.
Dari evaluasi indeks desa membangun yang dilaksanakan Kementerian Desa, Tanah Laut mendapat peningkatan yang signifikan.
Pada 2018, ada 2 desa dengan status sangat tertinggal. Sementara pada 2019 tersisa 1 desa yang akan diselesaikan sebelum 2022. Sedangkan untuk desa tertinggal pada 2018 berjumlah 55 desa. Namun, saat ini tersisa 15 desa.
Sedangkan desa berkembang pada 2018 berjumlah 66 desa. Saat ini meningkat menjadi 89 desa. Desa maju pada 2018 berjumlah 7 desa, dan pada 2019 juga mengalami peningkatan menjadi 25 desa.
"Saya kira ini adalah ukuran. Dengan adanya dana desa, memberikan dampak yang sangat positif terhadap peningkatan pembangunan di pedesaan," imbuh Kamta.
Sementara menurut Ketua Rombongan Tim Badan Anggaran DPR RI, Cuncun Ahmad Syamsul Rizal, Kabupaten Tanah Laut adalah kabupaten yang diprioritaskan.
"Sesuai dengan daftar hadir, Bupati Tanah Laut adalah satu-satunya bupati yang hadir dalam kegiatan ini. Oleh sebab itu, menjadi kabupaten yang kami prioritaskan," tandasnya.
Kunker tim dari Jakarta dalam rangka menghimpun masukan, saran dan rekomendasi tentang kebijakan penerimaan, pengalokasian dana transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN.
Turut hadir Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, Ketua DPRD, Supian HK, Sekdaprov, Haris Makkie, Bupati, Wali Kota se-Kalsel, serta pejabat pimpinan SKPD Lingkup Pemprov Kalsel.
Baca Juga:Bertemu Tim Banggar DPR RI, Darmawan Jaya Minta Dukungan APBN
Reporter: Ahc14
Editor: Puja Mandela
