bakabar.com, JAKARTA – Gubernur Isran Noor berharap Kaltim dapat menjadi bagian dari Indonesia Maju. Harapan Isran beriringan dengan ditutupnya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju oleh Wakil Presiden Maaruf Amin.
“Alhamdulillah sudah tuntas. Banyak pesan yang disampaikan presiden dan wakil presiden. Mudah-mudahan Kaltim akan lebih baik menjadi bagian dari Indonesia Maju,” kata Isran, dalam siaran pers-nya, Kamis (14/11) malam.
Rakornas yang melibatkan Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, mulai Rabu, 13 November.
Setelah dibuka Presiden Joko Widodo pagi tadi, rakornas dilanjutkan dengan diskusi panel menghadirkan para menteri Kabinet Indonesia Maju. Hampir semua menteri hadir dan hanya beberapa yang mewakilkan.
Dalam arahannya, Jokowi mengatakan Indonesia tengah menghadapi tantangan perlambatan ekonomi global.
“Pemerintah Daerah dan unsur Forkopimda harus mendukung dan bekerja sama dalam memperbaiki iklim investasi agar dapat menyerap tenaga kerja,” ujar Jokowi.
Setelahnya, diskusi panel dibagi menjadi 8 sesi. Antara lain membahas masalah sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, transformasi ekonomi, penegakan hukum dan keamanan.
Sementara, Wapres Maruf Amin berpesan agar pemerintah lebih mau mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Saya harapkan agar para pemimpin di daerah lebih banyak mendengar sebelum menetapkan kebijakan agar tidak mendapat penolakan karena sindrom ketidakpercayaan masyarakat,” ujar Wapres menutup.
Terkait penyerderhanaan regulasi, diwartakan sebelumnya, Isran sepakat dengan rencana Presiden Jokowi.
Menurut Isran, tak sedikit peraturan pusat yang saling bertentangan dan berdampak kurang sehat terhadap iklim investasi di Indonesia.
"Masih banyak peraturan pusat yang harus dievaluasi. Banyak peraturan menteri satu dan menteri yang lain saling berbenturan. Tentu ini tidak baik untuk investasi di daerah," kata Isran.
Untuk revisi terhadap peraturan daerah dan peraturan gubernur, Isran mengatakan masih perlu kajian dan pendalaman.
"Kalau yang sudah bagus untuk kepentingan sosial masyarakat, tetap saja," ucap Isran.
Omnibus Law merupakan gabungan aturan yang akan mengatur sistem perizinan. Ini berkaitan dengan agenda besar Jokowi, yakni menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan investasi.
Nantinya, perizinan tidak lagi langsung diserahkan kepada kementerian atau lembaga melainkan langsung ke presiden
Tengah Oktober kemarin, pemerintah sudah merampungkan ketentuan Omnibus Law. Saat ini tinggal menunggu pembahasan dengan anggota DPR.
Omnibus law, seperti disampaikan Presiden Jokowi, sekaligus akan merevisi 70 peraturan pusat menjadi satu peraturan. Ini salah satu langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk menyederhanakan regulasi.
Seperti diketahui, dampak perang dagang China dan Amerika Serikat, sebanyak 23 usaha besar China akan memindahkan investasi mereka ke Vietnam. Sepuluh usaha besar yang lain akan memindahkan uang besar mereka ke Kamboja, India, Malaysia dan Thailand.
"Kira-kira kenapa kok gak ada yang ke Indonesia? Ini pasti karena ruwetnya perizinan pusat dan daerah. Makanya yang ruwet-ruwet ini harus kita bereskan," kata Jokowi pada kesempatan sebelumnya.
Jokowi pun memberi peluang untuk mendorong percepatan investasi ini. "Kalau ada investasi yang orientasinya ekspor, sudah tutup mata saja. Tanda tangani izinnya. Pihak keamanan juga harus bantu. Semua harus bantu," seru Jokowi.
Begitu pula, dengan investasi terkait produk subtitusi impor yang akan dibangun. Kepala daerah dan menteri diminta Jokowi untuk tidak mempersulit.
"Fokus utama kita adalah penciptaan lapangan kerja. Untuk itu tentu kita butuh investasi besar. Makanya perizinan yang ruwet-ruwet ini harus dibereskan semua," tegas Jokowi. (*)
Baca Juga: Kepala Daerah Diminta Tidak Melayani Permintaan Oknum Jaksa
Baca Juga: Serahkan DIPA 2020, Ini Pesan Jokowi kepada Paman Birin
Editor: Fariz Fadhillah
