Pemkab Barito Kuala

Sepakat Anggaran Naik, DPRD Batola Juga Beri Catatan

apahabar.com, MARABAHAN – Ketukan palu Ketua DPRD Barito Kuala, Saleh, menandai kesepakatan legislatif atas APBD 2020…

Featured-Image
Bupati Barito Kuala, Hj Noormiliyani AS, menandatangani surat kesepakatan APBD 2020 dalam rapat paripurna bersama DPRD Batola. Foto-Humpro Setda Batola

bakabar.com, MARABAHAN – Ketukan palu Ketua DPRD Barito Kuala, Saleh, menandai kesepakatan legislatif atas APBD 2020 dalam sidang paripurna terbuka, Senin (11/11).

Kesepakatan tersebut bernilai Rp1,35 triliun atau naik 26,41 persen dibanding rancangan pertama yang diajukan Pemkab Batola.

Adapun struktur pendapatan APBD 2020 yang disepakati terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp71,8 miliar, dana perimbangan Rp975 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah Rp304 miliar.

Sementara belanja daerah senilai Rp1,36 triliun dengan rincian belanja tak langsung Rp793 miliar dan belanja langsung Rp572 miliar, sehingga menghasilkan defisit Rp14,1 miliar.

Lantas defisit ditutupi pembiayaan penerimaan daerah sebesar Rp35,1 miliar. Setelah dipotong pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp21 miliar, pembiayaan netto Rp14,1 miliar membuat Silpa tahun berkenaan menjadi Rp0.

Kendati memberikan persetujuan, DPRD Batola juga mewanti-wanti eksekutif, terkait komitmen pencapaian target PAD.

“Diharapkan pencapaian PAD sesuai target dan bahkan ditingkatkan,” tegas perwakilan Badan Anggaran, Hendri Dyah Estiningrum, ketika membacakan tanggapan DPRD Batola.

“Jangan sampai turun dari tahun-tahun sebelumnya, tentunya dengan tetap mengedepankan prinsip tidak memberatkan masyarakat,” tambahnya.

Juga seiring tambahan pagu, SKPD yang mengusulkan diwanti-wanti agar menggunakan anggaran sesuai program dan kegiatan prioritas.

Menjawab keinginan DPRD Batola, Bupati Hj Noormiliyani AS meyakini pemanfaatan APBD 2010 berjalan maksimal, seiring semangat perubahan yang digaungkan.

“Kami yakin dengan semangat perubahan, semuanya bekerja untuk meningkatkan kinerja dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” sahut Noormiliyani.

“Kesepakatan ini juga mengartikan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan telah mampu bersinergi dan berkolaborasi,” tandasnya.

Reporter: Bastian Alkaf
Editor: Fariz Fadhillah



Komentar
Banner
Banner