bakabar.com, MARABAHAN – Hanya dalam tempo sehari, Pemkab Barito Kuala menerima penghargaan yang cukup prestisius.
Penghargaan pertama berupa Predikat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik 2019. Diterima Bupati Hj Noormiliyani AS, penghargaan dianugerahkan Ombudsman RI.
Penyerahan penghargaan dilakukan pasca Seminar Penanganan Pengaduan dan Metode Progresif dan Partisipatif (Propartif) di Grand Ballroom JS Luwanda Hotel Jakarta Selatan, Rabu (27/11).
Kepatuhan Standar Pelayanan Publik merupakan penghargaan yang pertama diraih Batola. Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah yang berkomitmen memenuhi standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.
“Penghargaan ini menunjukkan komitmen kami terhadap pemenuhan standar pelayanan setiap perangkat daerah kepada masyarakat,” bangga Noormiliyani.
“Kami berharap penghargaan ini menambah motivasi setiap perangkat daerah untuk memberikan pelayanan maksimal,” tambahnya.
Dalam kategori kabupaten, Batola memperoleh nilai 88,25 dari 64 produk layanan yang dinilai. Dari Kalimantan Selatan, penghargaan serupa juga diterima Balangan, Tabalong dan Tanah Bumbu.
Total 120 kabupaten yang menerima penghargaan. Mojokerto menjadi kabupaten dengan nilai tertinggi 99,63 dari penilaian 60 produk.
Seminar Penanganan Pengaduan dan Metode Progresif dan Partisipatif (Propartif) dibuka Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, juga dihadiri Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Agama Fachrul Razi.
Kemudian seluruh Komisioner Ombudsman RI, pimpinan lembaga dan kepala daerah penerima penghargaan, serta Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, International Law Development Organization (IDLO), Netherland Ombudsman, dan Center for Conflict Resolution (CVC).
Sementara di tempat berbeda, tepatnya Auditorium KH Idham Chalid Banjarbaru, Batola menerima penghargaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa Terbaik I Kalsel.
Batola berhasil mengungguli Hulu Sungai Utara di peringkat kedua, serta Tanah Laut di urutan ketiga.
Diterima Wakil Bupati, Rahmadian Noor, penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor. Penghargaan ini merupakan apresiasi Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Kalsel.
“Penghargaan ini diberikan kepada daerah yang cepat merealisasikan program dan kegiatan dengan sumber APBN,” jelas Sahbirin.
Secara umum realisasi pembelanjaan APBN di Kalsel telah mencapai 75,5 persen atau sekitar 7,42 triliun hingga 20 November 2019.
Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2020, alokasi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang diperoleh Batola mencapai Rp1,168 triliun.
“Penghargaan ini juga disebabkan kematangan persiapan di awal tahun. Imbasnya program dan kegiatan terselesaikan dan diikuti kesiapan pelaporan administrasi sejak awal tahun,” sahut Rahmadi.
“Setiap akhir tahun seperti sekarang, pengelola Dana Desa telah melakukan asistensi pelaporan kepada Ditjen Perbendaharaan, selain mempersiapkan pencairan tahap pertama Dana Desa 2020” tandasnya.
Baca Juga: Terus Menekan Stunting, SKPD Batola Berbagi Tugas
Baca Juga: Disokong Investor Kanada, IPB Tambah Sekolah Peternakan Rakyat di Batola
Reporter: Bastian Alkaf
Editor: Aprianoor
