bakabar.com, PANGKALAN BUN – Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kotawaringin Barat (Kobar) sepakat pembentukan provinsi baru, Kotawaringin.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatangan persetujuan antara Bupati Hj Nurhidayah dan Ketua DPRD M Rusdi Gozali dalam rapat Paripurna ke 5 masa Sidang I Tahun 2019 yang digelar, Selasa (22/10).
"Persetujuan bersama ini merupakan salah satu syarat administratif untuk mengajukan daerah otonomi baru. Dan keputusan bersama antara Pemkab Kobar dan DPRD ini akan ditindaklanjuti ke gubernur nantinya, diteruskan sesuai jenjangnya,” kata Hj Nurhidayah kepada awak media.
Menurutnya, pembentukan Provinsi Kotawaringin ini merupakan wujud harapan masyarakat di wilayah barat Kalteng, yang menginginkan percepatan pembangunan.
“Karena bila melihat luas wilayah Provinsi Kalteng yang 1,5 kali Pulau Jawa, tentunya dengan wilayah seluas tersebut agar terwujud percepatan pembangunan, maka dipandang perlu dilakukan pemekaran wilayah,” terang Hj Nurhidayah.
Meski pemekaran wilayah masih ditiadakan sementara atau moratorium, namun upaya ini dilakukan sebagai antisipasi jika nantinya itu dicabut.
Sehingga, segala perangkat dan persyaratan pembentukan Provinsi Kotawaringin sudah siap. “Saat ini sudah ada 315 usulan pemekaran provinsi kepada pemerintah Pusat. Karena itulah semoga persetujuan bersama ini bisa ditindaklanjuti Presidium Daerah Persiapan Provinsi Kotawaringin kepada Gubernur melalui DPRD Provinsi Kalteng,” pungkasnya.
Sementara itu M Rusdi Gozali mengamini apa yang disampaikan Bupati Kobar. Pihaknya siap mendorong tercapainya tujuan tersebut. "Apa yang disampaikan Bupati, DPRD Kobar siap mendukung,” timpalnya.
Baca Juga: KPU Palangka Raya Usulkan Rp20,1 Miliar untuk Pilkada 2020
Baca Juga: Apes, Pencuri Motor dan Poster Guru Sekumpul Kepergok CCTV
Reporter: AHC16
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin
