bakabar.com, BANJARMASIN – Terus mengalami defisit, Menteri Keuangan Sri Mulyani membuka opsi kenaikan biaya iuran BPJS Kesehatan bahkan lebih dari seratus persen.
Dalam pembahasan sempat diusulkan angka kenaikan iuran untuk peserta JKN kelas I yang tadinya hanya Rp80 ribu/bulan menjadi Rp160 ribu/bulan.
Selanjutnya untuk peserta JKN kelas II biaya iuran diusulkan naik menjadi Rp110 ribu dari yang sebelumnya Rp51 ribu. Sementara peserta JKN mandiri kelas III yang tadinya hanya membayar iuran sebesar Rp 25.500 harus merogoh kocek lebih besar tiap bulanannya, yaitu Rp42 ribu.
Belakangan, rencana kenaikan itu rupanya tidak diamini oleh sejumlah anggota DPRD Kalsel. Ditemui di Sekretariat DPRD Kalsel, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Iskandar Zulkarnain menilai Sri Mulyani mesti melihat dulu kemampuan ekonomi masyarakat.
“Kenaikan biaya iuran terlebih dahulu harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi masyarakat peserta JKN-KIS,” ujarnya.
Kebijakan menaikan iuran BPJS dinilai bukan kebijakan populer di mata masyarakat luas. Maka kenaikan iuran harus sebanding dengan pelayanan.
Sementara, Kepala BPJS Cabang Banjarmasin, Tutus Novita Dewi enggan mengomentari potensi risiko dari kenaikan iuran terhadap kepatuhan dan peserta JKN-KIS.
Apapun yang diputuskan pemerintah, pihaknya akan terus tetap berupaya meningkatkan kolektibilitas iuran. Salah satunya dengan kunjungan, telepon, surat, memperbanyak saluran pembayaran serta mengoptimalkan kader-kader JKN.
Saat ini menurutnya kepatuhan membayar iuran peserta mandiri JKN-KIS di Kalsel baru mencapai enam puluh persen.
Baca Juga: Iuran BPJS Naik; Dirut Mengapresiasi, YLKI Tuntut Relokasi Subsidi
Baca Juga: Menunggak Pembayaran ke RSUD, DPRD Barut Akan Panggil BPJS
Baca Juga:Belum Lakukan Pembayaran Klaim RSUD Muara Teweh, Ini Penjelasan BPJS
Reporter: Rizal Khalqi
Editor: Fariz Fadhillah
