bakabar.com, SAMARINDA – Rencana pemindahan ibu kota diyakini bakal menganggu wilayah tangkap nelayan dan ekosistem alami Teluk Balikpapan.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara, Andi Trasodiharto memprediksi alur pelayaran di perairan setempat bertambah ramai dengan pindahnya ibu kota.
Sekadar diketahui, teluk Balikpapan berada di sebelah barat Selat Makassar, atau sekitar barat daya dari Samudera Pasifik.
Sebagian wilayah teluk dengan tingkat keanekaragaman hayati tingkat tinggi ini masuk ke Balikpapan, dan Penajam Paser Utara (PPU).
Beragam satwa langka bermukim di wilayah yang dipenuhi hutan mangrove primer ini. Sebut saja pesut, dugong, hingga bekantan.
Dalam sehari, catatan bakabar.com, tak kurang 10 ribu nelayan setempat melaut, serta menggantungkan hidup dari sumber daya perikanan di sana.
Presiden Joko Widodo sendiri menginginkan ibu kota negara yang baru ada di sebagian wilayah Kabupaten PPU dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Kami khawatirkan imbas peningkatan aktivitas di perairan Teluk Balikpapan dengan pindahnya ibu kota itu mengganggu kawasan tangkap nelayan,” ujar Andi Trasodiharto, dikutip dari Antara, Rabu.
Alur pelayaran di perairan Teluk Balikpapan berpotensi bertambah ramai. Namun begitu, pihaknya akan mengoordinasikan alur pelayaran di perairan Teluk Balikpapan, agar tidak mengganggu kawasan tangkap para nelayan.
Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara lanjut Andi Trasodiharto, juga akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyangkut alur pelayaran di perairan Teluk Balikpapan tersebut.
“Kami akan bahas alur pelayaran di perairan Teluk Balikpapan dengan pindahnya ibu kota agar tidak mengganggu mata pencaharian para nelayan,” tegasnya.
Pengangkutan material untuk pembangunan ibu kota negara ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur menurut dia, dimungkinkan melalui jalur laut.
Pemkab PPU tetap berharap peningkatan aktivitas alur pelayaran tidak mengganggu kawasan tangkap nelayan di Teluk Balikpapan.
Dirinya juga yakin pemindahan ibu kota bakal berdampak positif pada ekonomi masyarakat pesisir.
Sebelumnya, rencana pemindahan ibu kota juga menuai respon negatif dari sejumlah organisasi pegiat lingkungan hidup, salah satunya Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kaltim. Walhi memperkirakan lokasi ibu kota berada di Sepaku, salah satu kecamatan di PPU yang masuk pada bagian hulu Teluk Balikpapan.
"Terdapat banyak kampung nelayan tradisional di kawasan tersebut. Ibu kota diharapkan tak menggusur kelangsungannya. Mengingat, nelayan tradisional bukan tipe nelayan yang melaut jauh dari bibir pantai," jelas Direktur Eksekutif Walhi Kaltim Yohana Tiko.
Baca Juga: Sambut Pemindahan Ibu Kota, Ratusan Tukang di Batola Disertifikasi
Baca Juga: Ibu Kota Mulai Terkepung Asap, Kalsel Siaga Bencana
Baca Juga: Save Teluk Balikpapan, Aktivis Lingkungan Kukuh Tolak Amdal PT WPS
Baca Juga: Kaltim Jadi Ibu Kota, Walhi Ingatkan Tak Ganggu Teluk Balikpapan
Editor: Fariz Fadhillah
