bakabar.com, SAMARINDA – Gubernur Kaltim Isran Noor berharap tidak ada tarik ulur kepentingan politik dalam rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan.
Isran lebih melihat Kalimantan dipilih sebagai pusat pemerintahan pengganti Jakarta sebagai kebutuhan bangsa, negara dan kementerian.
“Artinya, jika menurut negara daerah mana yang tepat secara teknis kelayakan dan bagus, itulah yang harus ditetapkan atau ditunjuk. Ini adalah kebutuhan. Jangan ada lagi yang menyebut program ini adalah kepentingan politik,” kata Isran, dikutip dari laman resmi Pemprov Kaltim, Rabu.
Pada 2019, menurut Bappenas proses pemindahan sebagai keputusan. Tahun 2020 sebagai proses perencanaan. 2021-2023 proses pembangunan, dan mulai pemindahan pusat pemerintahan 2024.
Pemindahan ibu kota baru diperkirakan akan menelan sekitar Rp466 triliun yang bersumber dari APBN, BUMN, serta pihak swasta.
Jika sudah berbicara kepentingan negara, menurut Isran jangan lagi bicara besaran anggaran. Isran menyamakan rencana pemindahan ibu kota dengan Pemilu.
“Jangan ada yang berbicara itu terlalu mahal. Menurut saya tidak begitu. Berapa pun biayanya, itulah konsekuensi untuk kebutuhan negara,” jelas mantan bupati Kutim itu.
Sedangkan bagi Kaltim, mau di mana saja dan kapan saja pemerintah pusat memindahkan ibu kota atau pusat pemerintahan, maka kata Isran pemerintah provinsi maupun rakyat Kaltim siap.
Isran sendiri sebenarnya direncanakan bertemu dengan Presiden Jokowi di istana negara, Senin kemarin.
Entah karena apa, rencana persentasi kesiapan Kaltim menjadi ibu kota itu ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut.
"Pemahaman saya kepada Presiden Joko Widodo, dia ingin meninggalkan sebuah legacy yang nantinya akan dikenang oleh seluruh anak bangsa kita sampai akhir kiamat. Bahwa zaman Jokowi-lah baru ada realisasi pemindahan ibu kota negara," kata Isran Noor, usai melantik pengurus Forum Corporate Social Responsibility (FCSR) Kesejahteraan Sosial (Kessos) Kaltim, akhir bulan lalu.
Benua Etam, sebutan provinsi Kaltim, menjadi salah satu kandidat kuat pengganti Jakarta, di samping Kalteng. Mei silam, Jokowi sudah meninjau dua daerah tadi.
Isran menjamin tak akan ada lobi khusus serta tak mau kasak-kusuk. Mantan bupati Kutim itu hanya ingin menyampaikan kondisi riil daerah.
Khususnya terkait kesiapan Bukit Soeharto sebagai hutan produksi menjadi Taman Hutan Rakyat (Tahura) seiring rencana pemindahan pusat pemerintahan ke sana.
"Hutan itu kalau musim kemarau akan terbakar, tetapi kalau dijadikan ibu kota negara, tentu akan dijaga dan dibangun infrastruktur sehingga bisa terpelihara dengan baik. Di lokasi tersebut tidak ada yang namanya kepemilikan lahan masyarakat, sehingga mudah diatur," ungkap Isran Noor.
Senada Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi yakin 82 persen Kaltim menjadi ibu kota negara.
Baca Juga: Kalsel Siap 'Sulap' Eks Tambang Jadi Ibu Kota Baru
Baca Juga: Gubernur Kaltim ke Jakarta Hari Ini, Kalsel Pasrah Soal Ibu Kota?
Baca Juga: MUI Kalteng: Pemindahan Ibu Kota Harus Wujudkan Masyarakat Madani
Baca Juga: Beri Efek Positif ke Kalimantan, NasDem Dukung Pemindahan Ibu Kota
Editor: Fariz Fadhillah
