bakabar.com, SAMARINDA – 5 Agustus mendatang, Presiden Jokowi mengundang Gubernur Kaltim Isran. Isran diminta memaparkan kesiapan Kaltim jadi salah satu kandidat ibu kota negara.
“Pemahaman saya kepada Presiden Joko Widodo, dia ingin meninggalkan sebuah legacy yang nantinya akan dikenang oleh seluruh anak bangsa kita sampai akhir kiamat. Bahwa zaman Jokowi lah baru ada realisasi pemindahan ibu kota negara,” kata Isran Noor, usai melantik pengurus Forum Corporate Social Responsibility (FCSR) Kesejahteraan Sosial (Kessos) Kaltim, Rabu (31/7), dikutip dari Humas Pemprov Kaltim.
Ya, Benua Etam, sebutan provinsi Kaltim, menjadi salah satu kandidat kuat pengganti Jakarta, di samping Kalteng. Mei silam, Jokowi sudah meninjau dua daerah tadi.
Isran menjamin tak akan ada lobi khusus serta tak mau kasak-kusuk. Mantan bupati Kutim itu hanya ingin menyampaikan kondisi riil daerah.
Khususnya terkait kesiapan Bukit Soeharto sebagai hutan produksi menjadi Taman Hutan Rakyat (Tahura) seiring rencana pemindahan pusat pemerintahan ke sana.
“Hutan itu kalau musim kemarau akan terbakar, tetapi kalau dijadikan ibu kota negara, tentu akan dijaga dan dibangun infrastruktur sehingga bisa terpelihara dengan baik. Di lokasi tersebut tidak ada yang namanya kepemilikan lahan masyarakat, sehingga mudah diatur,” ungkap Isran Noor.
Diwartakan sebelumnya, Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi yakin 82 persen Kaltim menjadi ibu kota negara.
Itu setelah bertemu dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.
Kaltim, menurut mantan legislator di Senayan itu siap dari segala sisi dan sudah pernah dipaparkan saat satu mobil dengan Presiden Joko Widodo.
Di mana poin penting yang disampaikan adalah Kaltim memiliki keunggulan geografis dan demografis serta dari sisi sosiologis dan sosiokultural.
Dibanding beberapa provinsi lainnya di Kalimantan, sejak kerajaan Kutai sampai sekarang tidak pernah ada kerusuhan. Itu menjadi poin besar kata Jokowi kepada Hadi.
"Karena jangan khawatir, masyarakat siap menerima Kaltim menjadi ibu kota negara. Insyaallah pada 5 Agustus mendatang, Gubernur Kaltim diundang presiden untuk pemaparan akhir sebagai calon ibu kota negara. Pada 16 Agustus, Presiden Jokowi akan menyampaikan keputusan tentang ibu kota negara, kita siap menyambut Kaltim sebagai ibu kota negara," tegas Hadi Mulyadi.
Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut Kalimantan menjadi lokasi ibu kota baru sudah disetujui presiden.
Proses pemindahan ibu kota negara pada 2019 sebagai keputusan, 2020 sebagai proses perencanaan, 2021-2023 proses pembangunan, dan 2024 mulai memindahkan pusat pemerintahan.
Jika jadi dilaksanakan, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta diprediksi menelan biaya Rp466 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta.
Baca Juga:Akhiri Persaingan, Agustin Teras Narang Minta Jokowi Segera Umumkan Lokasi Ibu Kota RI
Baca Juga: Kandidat Kuat Ibu Kota Negara, Kaltim Sodorkan Dua Tempat
Editor: Fariz Fadhillah
