Pencabul Santriwati di Ponpes Limpasu HST Segera Diadili

bakabar.com, BARABAI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Hulu Sungai Tengah (HST) meminta Polres HST untuk melengkapi berkas perkara kasus pencabulan AJM, oknum pengasuh Pondok Pesantren di Kecamatan Limpasu. Sebelumnya berkas perkara kasus asusila ini dinyatakan belum lengkap atau P-18.

“Ya, kami kembalikan (berkas perkara-nya) untuk diperbaiki,” jelas Kepala Kejari Barabai, Wagiyo Santoso, kepada bakabar.com, Kamis (11/7).

Sebelumnya, pihak kejaksaan telah melakukan ekspos secara internal atas Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) pada 27 Juni lalu dari penyidik Polres HST untuk disidangkan.

“Pada Jumat (12/7/2019) ini akan kita kembalikan berkas perkara itu ke penyidik Polres HST,” kata Wagiyo.

Berdasarkan prosedur yang ada, polisi diberikan waktu selama 14 hari untuk menyerahkan kembali berkas tersebut.

Bila penyidik bisa menyerahkan berkas perkara pada 27 Juni nanti, maka jaksa sudah bisa bersikap untuk memprosesnya.

“Jika ada yang tidak lengkap, maka akan dikembalikan disertai dengan petunjuk sesuai dengan ketentuannya,” kata Wagiyo.

“Jika lewat dari 14 hari, kita akan tanyakan, minta perkembangan dari petunjuk kami. Saya kira penyidik akan bekerja dengan cepat,” kata Wagiyo.

Adapun kekurangan perkara itu berkaitan dengan berkas pembuktian atau korban dan saksi.

Seharusnya, kata Wagiyo jika pencabulan itu diketahui secara bersamaan maka berkasnya harus menjadi satu.

Sehingga satu perbuatan itu berdiri sendiri dan perbuatan itu bisa digabungkan dalam satu proses pidana.

Dengan kata lain, perbuatannya masing-masing atau bisa juga sebagai satu perbuatan berkelanjutan dengan tersangka yang dijadikan satu berkas.

“Namun berkas harus terpisah. Untuk di bawah umur satu berkas, sedangkan dewasa juga satu berkas. Harus dipisahkan,” kata Wagiyo.

Sedangkan berkas korban sementara hanya ada dua yang diterima Kejaksaan yakni, TA (12) asal Barabai dan KN (9) asal Kaltim. Terakhir korban yang ditetapkan Polres HST yakni, 9 orang.

Sebelumnya, korban pencabulan yang diduga dilakukan AJM oknum pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) bertambah menjadi sembilan orang.

"Ya, ada penambahan. Kini bertambah dua orang yakni R (21) dan SM (19). Total, jadi sembilan korban. Keduanya berasal dari luar daerah. Salah satunya dari Tamban," kata Kapolres HST AKBP Sabana Atmojo melalui Kepala Satuan Reserse dan Kriminal, Iptu Sandi, kepada bakabar.com, kemarin.

Untuk diingat, terungkapnya kasus kekerasan seksual anak di bawah umur ini bermula dari adanya laporan salah satu orang tua korban pada 9 Mei.

Butuh sebulan lamanya bagi polisi mendalami kasus ini sebelum benar-benar menyampaikannya ke publik.

Kala itu ada empat anak yang mengadu ke polisi telah dicabuli pria 61 tahun itu. Korban oknum tokoh agama ini, masing-masing KA (12) asal Barabai, SR (19) asal Barito Kuala, SL (16) asal Balangan, dan TA asal Melak, Kaltim. Nama terakhir bahkan masih berusia 8 tahun.

Dari pendalaman, rupanya kasus ini diduga sempat ditutup-tutupi pelaku. Jauh sebelum mencuat ke permukaan, jalan damai sempat coba ditempuhnya.

Sejumlah pengajar ponpes di sana sempat tak berani melapor ke polisi. Lebih memilih cerita ke masyarakat, sampai akhirnya sampai ke telinga orang tua korban.

Pun dari keterangan Khairullah (40), salah satu orang tua korban, mengatakan TA (8) sempat mau dibawa lari oleh pelaku, agar kasus itu ditutup dan selesai secara kekeluargaan.

Berhasil dihentikan, TA, yang hanya memiliki orang tua angkat itu berhasil dijemput dan dibawa ke kediaman Khairullah.

Sebanyak 3 kali dimintai keterangan polisi, hasil visum membenarkan adanya dugaan pencabulan.

Berdasarkan cerita TA, rupanya ia diiming-imingi dengan uang dan ancaman. Dari sana orang tua korban curiga jika ada korban lain di luar keempat anak tersebut. Kasus ini pun tak serta merta berhenti begitu saja ketika pelaku ditangkap, akhir Mei 2019 silam.

"Melalui penyelidikan panjang, meski pada saat pemeriksaan pelaku tidak mengakui perbuatannya tapi karena bukti-bukti lengkap, maka dilakukan penahanan terhadap oknum tersebut dan telah ditetapkan sebagai tersangka," ujar Sabana, Jumat 31 Mei, kepada bakabar.com.

Sejauh kasus ini dikembangkan, satu per satu korban baru bermunculan. Setelah empat anak tadi, muncul lagi nama LS (14). Korban kelima datang jauh-jauh dari Kalimantan Tengah. Ditemani sang tante, LS dijemput oleh Khairullah dari kediamannya untuk melapor.

Lain lagi dengan TA, aksi pencabulan AJM diduga terjadi saat ia berumur 10 tahun tepatnya pada 2014 lalu. AJM, kerap mengisi pengajian yang digelar di musala tak jauh dari rumahnya di Kapuas, Kalteng.

"Dari sana pelaku sering mampir untuk makan siang di rumah MW," ujar tante korban, kepada bakabar.com.

Sama seperti TA, ironisnya LS juga tak memiliki orang tua asuh. Sang ayah meninggal dunia. Sedangkan, ibunya kawin lagi. Melihat adanya kesempatan, pelaku membujuk LS ikut ke Pondok Pesantren yang dikelolanya. Pencabulan terjadi.

Suatu ketika pernah seorang pemuda datang untuk meminang LS. LS langsung menolaknya mentah-mentah. Orang itu sampai datang berkali-kali.

"Saat saya mempertanyakan kenapa menolak, ternyata dia khawatir kalau sudah tidak perawan lagi," sambung tante korban.

Akhirnya MW mendapatkan pengakuan LS yang tak betah di Ponpes lantaran tabiat AJM. Selama 6 bulan tinggal di situ, LS kerap dicabuli.

"Sudah dua kali mencoba kabur. Pertama kabur ke jalan. Tapi ditemukan dan kembali ke pondok. Kedua, bersembunyi di atas plafon," kata MW.

Sementara, untuk korban keenam dan ketujuh, adalah TR dan SA. Polisi tak menjelaskan gamblang berapa usianya.

Yang pasti, modus pelaku kali ini adalah mengajak para korban ke kediaman tersangka. Saat korban mau mandi, pengasuh ponpes bejat ini malah mengikutinya dan memandikan calon mangsanya.

Kemudian korban dibawa masuk ke kamar dan dibaringkan. Saat itu pencabulan terjadi.

"Pelaku ini sudah berkali-kali melakukan perbuatan itu di tempat berbeda," kata Sabana.

Agar segera bisa mengadili pelaku, Polres HST sudah menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) pada 27 Juni lalu untuk disidangkan. Namun oleh jaksa, dinyatakan belum lengkap (P18), pada Kamis 11 Juli kemarin.

Polisi menjerat AJM dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Kemungkinan bertambah, mengingat pelakunya adalah orang terdekat korban.

"Pemberatan di dalam UU yang dimaksud, mengingat pelaku yang seharusnya memberikan perlindungan dan memberikan pendidikan, tetapi justru melakukan tindak pidana terhadap anak," kata Wagiyo.