Buruk Pemerintah, Keluarga yang Disalahkan

Oleh: Pradharma Rupang

Pradarman Rupang. Foto-Dok.Pribadi

SUDAH waktunya Gubenur mengibarkan bendera putih dan menyerahkan tanggung jawab penutupan lubang tambang di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda kepada Pemerintah Pusat.

Bendera putih tanda tak mampu mengurus krisis sosial ekologis yang tensinya terus memuncak di Kalimantan Timur, ditunjukkan dengan kematian remaja dan anak-anak di lubang tambang batubara.

Enam hari lalu, 22 Juni 2019, Ahmad Setiawan - Siswa kelas 4 SD menjadi korban ke-35 yang meninggal di lubang tambang batubara PT Insani Bara Perkasa (IBP). Sebelumnya sudah jatuh 4 korban anak-anak yang meninggal di lubang milik perusahaan yang sama.

Tak hanya mengibarkan bendera putih, sudah waktunya para pejabat menghentikan komentar-komentar jahat yang tidak menunjukkan empati terhadap keluarga korban, sebaliknya menyakiti mereka yang sudah kehilangan anak-anaknya, juga menghina akal sehat bangsa Indonesia.

Menyalahkan keluarga korban adalah cara jahat pejabat di Kaltim yang alpa menjalankan perannya mengawasi aktifitas tambang. Peran pemerintah yang memastikan lubang-lubang tersebut tak ditelantarkan begitu saja dan telah melewati evaluasi menyeluruh bahwa kawasan tersebut aman untuk masyarakat sekitar pun tak terlihat sama sekali.

Beberapa aturan yang mewajibkan pelaku tambang bertanggung jawab terhadap konsesi serta lubang tambangnya sudah sangat tegas tertuang di sejumlah peraturan. Baik di UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, PP 78/2010 tentang Reklamasi dan Pasca-Tambang juga di Perda Kaltim Nomor 8/2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pasca Tambang.

Beberapa rekomendasi yang dihasilkan merespon persoalan kasus lubang tambang di Kaltim pun telah di hasilkan, di antaranya: Komnas HAM serta Rekomendasi Pansus Reklamasi dan Investigasi Kasus Bekas Lubang Tambang DPRD KALTIM. Dari dua rekomendasi tersebut, tidak satupun dijalankan oleh Gubernur Kaltim.

Belum satu tahun memimpin telah 6 anak meregang nyawa di lubang tambang. Pejabat-pejabat baik daerah hingga pusat memilih saling tunjuk melemparkan tanggung jawab.

Apakah Kaltim di bawah Isran Noor masih layak hingga 4 tahun ke depan? Sejumlah kekecewaan publik sudah kerap kali muncul menyatakan ketidakpuasan duet ini dalam memimpin Kalimantan Timur.

Hal lain yang tak diperhitungkan kala obral izin di masa lalu diberikan. Hunian tempat tinggal warga tak lagi aman.

Lahan bermain anak-anak berubah menjadi menakutkan. Di sekitar rumah dan pekarangan kita telah tersebar lubang-lubang tambang.

Ibarat ranjau perang dia setiap saat mengancam keselamatan manusia. Tempat bermain yang aman kini hanya ada di mal, kolam hotel, waterboom, taman lampion, dsb. Kini para orang tua harus merogoh koceknya jika buah hati mereka ingin bermain dengan aman.

Namun apakah itu bisa diterapkan bagi keluarga seperti ibu Rahmawati, Nuraini, Marsini, Mulyana dan beberapa ibu-ibu yang ekonominya menengah ke bawah?

“Kami tak sanggup mengupah baby sitter. Seandainya pak Isran Noor diposisikan seperti kami, apakah dia masih akan berbicara seperti itu?” demikian tanggapan Bu Marsini merespon pernyataan buruk Gubernur Kaltim beberapa waktu lalu.

Ketiadaan pejabat dalam menjalankan tanggung jawab melindungi keselamatan rakyat terlihat dari tak dipersoalkannya keberadaan lubang tambang yang jumlahnya mencapai 1.735 di seluruh Kaltim.

Banyaknya jumlah lubang maut ini tak sekalipun membuat para pejabat di Kaltim terusik. Nasibnya yang ditelantarkan oleh para perusahaan tambang adalah situasi bagaimana para pejabat mengagung-agungkan industri keruk batu bara. Faktanya di negeri ini batu bara jauh lebih berharga dari nyawa anak-anak.