bakabar.com, KANDANGAN - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) kembali menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Penghargaan tersebut diserahkan Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Selatan, Tornanda Syaifullah kepada Bupati HSS, Drs H Achmad Fikry yang didampingi Ketua DPRD H Akhmad Fahmy pada Rabu (22/5/2019) di Aula BPK Perwakilan Provinsi Kalsel.
Penghargaan tersebut adalah penghargaan yang keenam kalinya diterima Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemkab HSS menerima penghargaan tersebut pertama kali pada tahun 2013.
Diraihnya WTP menurut Bupati Achmad Fikry,mencerminkan tata kelola keuangan Kabupaten HSS yang akuntabel, tertib, rapi, dan sesuai dengan aturan.
"Alhamdulillah kembali memperoleh opini WTP yang keenam kalinya. Sebagaimana harapan Kepala BPK, bahwa apapun opini harus berkorelasi untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.
Bupati berharap, opini ini mendorong kita untuk lebih mencermati anggaran yang muaranya mensejahterakan masyarakat. Selain itu juga, pihaknya akan mempelajari kembali hasil LHP.
"Kita punya waktu 60 hari untuk menindaklanjuti, mudahan kita bisa menyelesaikan rekomendasi ini dalam waktu 60 hari," jelasnya.
Atas diterimanya penghargaan tersebut, Bupati mengucapkan terimakasih kepada OPD yang selama ini bekerja keras untuk bisa menghantarkan memperoleh opini WTP yang keenam kalinya.
Bupati juga mengucapkan terimakasih kepada auditor dari BPK baik penanggungjawab pengendali teknis dan semua tim auditor BPK yang selama ini memberikan kontribusi yang banyak untuk perbaikan tata kelola keuangan Kabupaten HSS.
"Semangat, kita lanjutkan ke depan, kembali terus bekerja untuk HSS yang tercinta," tegasnya.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalsel, Tornanda Syaifullah dalam sambutannya mengatakan atas nama pimpinan dan segenap staf menyampaikan penghargaan kepada bupati dan segenap jajarannya berkat upaya dan Pimpinan DPRD dalam mendorong terwujudnya kualitas dan evaluasi penganggaran.
"BPK berharap hasil pemeriksaan ini dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk memperbaiki pelaksanaan APBD dan pengelolaan keuangan daerah, guna terkontrol pelaksanaan APBD pengelolaan keuangan daerah yang baik sebagai modal kesejahteraan rakyat dapat terwujud," jelasnya.
Baca Juga: Kementerian Sosial Calonkan Bupati HSS Menerima Penghargaan Nasional
Reporter: AHC 01
Editor: Muhammad Bulkini
