bakabar.com,BANJARMASIN - Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu serentak pada 17 April 2019. Masyarakat Indonesia nantinya tidak hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden tapi juga anggota legistaltif lainnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu bersiap, namun tentu sekelumit permasalahan muncul di tengah persiapan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu sebelum hari H pemilu.
Salah satu masalah yang muncul menjelang pesta demokrasi terkadang adalah praktek-praktek kecurangan untuk bisa melaju terpilih sebagai legislatif maupun pemilihan presiden.
Permasalahan ini bisa saja terjadi di seluruh wilayah Indonesia,termasuk provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Komisioner Bawaslu Provinsi Kalsel, Azhar Ridhanie di sela kegiatan Rapat Dalam Kantor (RDK) bersama Bawaslu Kota Banjarmasin,Rabu (20/2/2019) bertempat di Kantor Bawaslu Kota Banjarmasin,menerangkan, bahwa seluruh wilayah di daerah ini berpotensi terjadinya kecurangan.
Baca Juga:Semua Wilayah di Kalsel Rawan Konflik Pemilu, Polisi Siap Turunkan 3 Ribu Personel
“Masyarakat harus melek politik, menyadari keburukan disebabkan bermain praktek kecurangan yang dilakukan calon legislatif maupun relawan-relawan calon presiden, kita mesti menolak money politic,” ungkap Azhar.
Ditambahkan Azhar,jika nanti terdapat kecurangan,maka Bawaslu akan menindak dan menjatuhkan sanksi, sesuai dengan perundangan-undang pemilu,mengenai pelanggaran pemilu.
Memang menurutnya lagi,pelanggaran ini bisa terjadi di mana saja,karena bersifat fleksibel, namun pengawasan tentu harus semakin digalakkan.
“Kita berharap pada tiga tahapan ke depan, baik pada masa kampanye, masa tenang, maupun hari H pemilu, tidak didapati kecurangan-kecurangan, jika ada, maka Bawaslu akan menindak tegas pelanggar, ” pungkas Azhar.
Baca Juga:Mahfud Tuding Ada Produsen Hoaks Ingin Merusak Pemilu 2019
Reporter: Ahya Firmansyah
Editor: Aprianoor
