bakabar.com,BANJARMASIN – Hiswana Migas menilai, pembentukan perusahaan daerah (Perusda) yang menangani khusus persoalan penyaluran elpiji 3 Kilogram (Kg) bukanlah solusi tepat.
“Solusinya (kelangkaan) adalah harga. Mestinya Pemerintah tetapkan selisih harga subsidi dan non subsidi tidak jauh beda seperti BBM,” ujar Ketua Hiswana Migas Kalsel H Saibani.
Baca Juga:Ekonom Kalsel: BBM Turun Cuma Euforia Sesaat
Kepada bakabar.com, Saibani menyebut kelangkaan elpiji 3 Kg akan terus terjadi, jika masih terdapat selisih pada harga eceran tertinggi (HET) untuk elpiji subsidi dengan yang non subsidi.
HET untuk wilayah Kalsel yakni Rp17.500/tabung. VP Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito, dikutip dari Kompas.com, sempat mengatakan harga elpiji 3 kg non-subsidi yang akan dilepas ke masyarakat kemungkinan Rp 35 ribu/tabung.
Satu kebijakan pemerintah, Saibani mencontohkan, yang berhasil, adalah mengonversi penggunaan Premium ke Pertalite. “Masyarakat otomatis berpindah menggunakan Pertalite jika harga jualnya tidak jauh lebih mahal dari Premium,” ujarnya.
Bahkan, dampak tambahannya yang mungkin terjadi masyarakat akan sama sekali tidak mengunakan BBM bersubsidi atau beralih mengunakan Pertamax. Dalam kondisi demikian tentu akan menguntungkan Pertamina, dari segi bisnis.
Saibani juga menilai, pengurangan jumlah konsumsi Premium atau BBM bersubsidi akan turun. “Kalo elpiji antara mereka beli di eceran dengan beli yang non subsidi, itu sangat jauh selisihnya,” sambungnya.
Saibani menilai, kebutuhan masyarakat akan elpiji kian vital. Karenanya, pemerintah mestinya bisa mengambil kebijakan strategis. Seperti, menjual elpiji separuh subsidi pada masyarakat.
Untuk pembentukan Perusda, dia menambahkan perlu izin dari kementerian untuk penyaluran.
Artinya kondisi tersebut kurang dibutuhkan dibanding upaya mendesak pertamina menambah jumlah kuota elpiji 3 kilo.
Seperti hukum dagang, harga elpiji 3 Kg tidak akan ‘meroket’ jika jumlah kebutuhan pasarnya terpenuhi.
“Saat ini, elpiji subsidi ini kan terbatas, dan yang memerlukan pun banyak. Nah melihat kondisi ini pasti ada orang yang memanfaatkan kondisi ini,” pungkasnya.
Adapun, usulan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) membentuk Perusda penyalur elpiji bersubsidi telah mendapat sambutan hangat dari Dinas Perdagangan setempat.
Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Birhasani, mengungkap jika penyaluran elpiji bersubsidi di Kalsel masih jauh dari target sasaran.
"Kalau yang sekarang (elpiji 3 kg) pasti tidak tepat sasaran. Karena sasaran yang benar itu adalah untuk rakyat miskin, sama seperti tulisan yang ada di tabung," ujarnya, Jumat (8/2) siang.
Pengamatannya, masih banyak masyarakat yang mengaku miskin agar dapat membawa pulang si 'melon'. Dengan penghasilan rata-rata lebih dari Rp 1,5 juta/bulan, kata dia, kurang pas jika disebut miskin.
Masyarakat miskin, kata Birhasani, dijatah satu tabung/bulan sesuai anjuran Menteri ESDM. Anjuran terkait aturan pakai elpiji 3 Kg. Sedangkan masyarakat yang menggeluti usaha makro mendapat jatah dua tabung/bulan.
Usulan perusda khusus yang menangani penyaluran elpiji, kata dia, lebih elok jika dibuat di level kabupaten/kota.
Baca Juga:Harga BBM Turun, Hiswana Migas Kalsel Soroti Penggunanya
Reporter: Rizal Khalqi
Editor: Fariz Fadhillah
