bakabar.com, JAKARTA – Capres petahana Joko Widodo menyatakan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) secara transparan telah dilakukan di masa pemerintahannya.
Hal ini diberlakukan untuk meminimalkan perilaku korupsi di kantor pemerintahan.
“Sekarang sudah kita lakukan, contoh rekrutmen ASN, PNS kita dilakukan secara terbuka, semuanya bisa dicek, hasilnya juga bisa cek. Anak saya tidak bisa diterima di situ, karena memang tidak lulus,” kata Jokowi menanggapi pertanyan debat capres di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis 19 Januari 2019 malam, dikutip dari Antara.
Baca Juga:Debat Capres, Tetap Akur Meski Beda
Dalam tema debat tentang korupsi dan terorisme, Jokowi memilih amplop A yang berisikan pertanyaan.
“Untuk menduduki jabatan publik seringkali dibutuhkan biaya yang sangat tinggi, sehingga setelah menduduki jabatan, perilaku korupsi tidak terhindarkan. Apa strategi anda untuk mengatasi politik berbiaya tinggi ini?”
Jokowi berkeyakinan bahwa prinsip rekrutmen dan lelang jabatan birokrat di lingkungan kantor pemerintahan harus berbasis pada kompetensi sumber daya manusianya, bukan didasarkan pada kemampuan finansial maupun pendekatan nepotisme calon atau PNS itu sendiri.
“Oleh sebab itu, untuk pejabat-pejabat birokrasi, rekrutmen harus dilakukan transparan, sederhana, dengan standar-standar yang jelas,” kata Jokowi.
Soal bagaimana mewujudkan birokrasi yang bebas dari Korupsi, Prabowo melihatnya akar masalah ada di gaji pegawai negeri yang kurang.
“Saya akan naikkan trax ratio, dari 10% menjadi 16%. Kalau sudah gaji bagus, masih korupsi, Tangkap, mungkin ditempatkan di pulau terpencil, suruh menambang pasir terus menerus,” ujarnya.
Baca Juga:Debat Capres, Prabowo-Sandi Baca Sejumlah Doa
Editor: Fariz
