bakabar.com, JAKARTA - Komnas Perempuan menyoroti keberpihakan Capres dan Caleg terhadap pentingnya isu-isu Hak Asasi Manusia terutama perempuan dalam Pemilu 2024.
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) turut menyoroti keberpihakan pemerintah terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 akan memastikan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.
"Dari proses debat kemarin, kami menyoroti tidak banyaknya isu perempuan, gender dan HAM yang dikaji secara mendalam, hal ini turut menjadi isu prioritas terhadap keberadaan lembaga itu sendiri," ujar Alimatul Qibtiyah, Komisioner Komnas Perempuan, dalam konferensi pers secara daring, Jumat (19/1).
Komnas Perempuan juga berharap adanya demokrasi yang mencerminkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi setiap warganya, termasuk hak perempuan.
Dalam mewujudkan pencapaian Indonesia Emas, kepedulian dan perhatian pemimpin bangsa terutama presiden dan wakil presiden untuk memberikan ruang aman perempuan dalam keluarga maupun dunia kerja.
Mengenai hal ini, Komas Perempuan telah membangun kampanye 'Keluarga tanpa Kekerasan', dan berharap presiden dan wakil presiden dapat mengoreksi elemen diskriminatif berbasis gender dan disabilitas pada UU yang berlaku.
"Penting sekali di Komnas Perempuan mengenai komitmen calon presiden untuk memberikan perhatian terhadap situasi dan kondisi kelembagaan lembaga HAM termasuk di dalamnya Komnas Perempuan," ucap Alimatul.
Komnas Perempuan berharap pemimpin bangsa berikutnya akan benar-benar memperhatikan situasi dan kondisi daripada lembaga HAM yang ada.
