bakabar.com, JAKARTA - Janji kenaikan gaji dari Presiden RI Joko Widodo pada Persatuan Perangkat Desa Indonesia disambut baik Apkasi. Kendati demikian, soal teknis pembiayaan akan diserahkan ke Pemerintah Daerah masing-masing.
Perjuangan Persatuan Perangkat Desa Indonesia yang berduyun-duyun ke Jakarta awal pekan ini, di-respon positif Jokowi dengan menjanjikan semua perangkat desa di Indonesia akan mendapatkan penghasilan setara dengan Aparatur Sipil Negara Golongan IIA. Selain itu, mereka juga akan mendapat fasilitas BPJS.
Keputusan pemerintah tersebut disambut baik oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Sebagaimana disampaikan Ketua Umum Apkasi Mardani H. Maming, Selasa (15/1).
"Secara kelembagaan Apkasi tentu mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan perangkat desa. Artinya, kami menghargai maksud baik bapak presiden tersebut. Namun begitu, secara jujur kami belum mempunyai sikap resmi terhadap keputusan presiden tersebut, karena masalah ini belum dibicarakan secara resmi dalam rapat dewan pengurus," ujar Mardani.
Saat ini, lanjut Mardani, Apkasi masih wait and see terkait dengan isu teknis pembiayaan dari kebijakan kenaikan gaji para perangkat desa ke depannya.
Menurutnya, berdasarkan aturan yang ada, gaji perangkat desa tersebut masuk dalam jenis pembiayaan yang bersumber di APBD, sehingga otomatis kebijakan ini akan membebani APBD di masing-masing pemda.
"Jika nanti implementasinya akan membebani APBD, tentunya kebijakan ini akan kembali kepada kemampuan APBD di daerah masing-masing. Dan sayangnya, masing-masing pemda memiliki kemampuan yang berbeda-beda," jelasnya.
Editor: Muhammad Bulkini
