bakabar.com, BANJARMASIN– Presiden Joko Widodo menegaskan, semua tudingan yang menyebut dirinya antek asing dan aseng, kader Partai Komunis Indonesia (PKI), serta sejumlah tudingan negatif lain, tidaklah benar.
“Dan masalah isu-isu PKI. Presiden bilang PKI dibubarkan tahun 1965 dan beliau lahir 1961, beliau baru empat tahun masa ada PKI yang masih bayi. Itu juga yang dijelaskan presiden,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Mardani H. Maming seusai bertemu dengan Jokowi di Istana Negara, awal pekan ini dikutip dalam Kantor Berita Politik RMOL.co.
Sejumlah hal dikemukakan Jokowi saat bertemu dengan 31 bupati yang tergabung dalam Apkasi. Jokowi, menurut bupati termuda se-Indonesia pada saat dilantik itu, membantah soal tudingan antek asing, ataupun kader Partai Komunis Indonesia (PKI). Demikian, dengan serbuan tenaga kerja asing, kata dia, tidak berdasar.
"Semua isu itu tidak benar," ujar mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu.
Sejumlah kebijakan Jokowi, menurutnya, telah menepis anggapan itu, sebut saja pengambilalihan blok-blok migas seperti Blok Rokan di Riau, Blok Mahakam yang sebelumnya dikelola oleh asing kini diserahkan sepenuhnya ke Pertamina.
Selanjutnya, soal Freeport yang 3,5 tahun bernegoisasi lantaran ada tekanan politik. Kalau tidak ada tekanan politik sejak dulu, kata Mardani, Freeport sudah bisa kembali ke pangkuan ibu pertiwi.
“Presiden mempertanyakan antek asingnya di mana? Begitu juga dengan tudingan antek aseng hanya urusan tenaga kerja asing,” tutur Mardani.
Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, penjelasan Jokowi juga sebagai klarifikasi atas berbagai isu yang beredar di media sosial. Sebagai Presiden, kata Mardani, Jokowi tidak mungkin melakukan hal-hal seperti yang dituduhkan.
“Kalau benar enggak jadi masalah. Kalau enggak bener, kita wajib membela Presiden. Kita harus berani katakan yang benar itu benar salah ya salah,” pungkasnya.
Sumber: Net
Editor: Fariz
